Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Klaten Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Keran Ekspor CPO Dibuka Namun Stagnan, DPR Minta Pemerintah Bertindak

  • Oleh Tim Borneonews
  • 27 Juni 2022 - 14:53 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi IV asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah Bambang Purwanto meminta pemerintah menyikapi serius permasalahan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Meski keran ekspor dibuka namun arus masih berjalan lambat bahkan cenderung stagnan. Sehingga dampaknya Oil Storage Tank (OST) atau tangki penampungan di pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit hampir penuh bahkan sudah ada yang penuh.

"Sekarang ini selain harganya di tingkat petani rendah, persoalan bertambah lagi dengan penuhnya tangki-tangki penyimpanan CPO di PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Ada beberapa PKS di Kalteng sudah tutup karena sudah penuh, jika dibiarkan pasti nanti masyarakat ribut karena urusan perut ini," ungkap Bambang, Senin, 27 Juni 2022. 

Bambang melanjutkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal pungutan ekspor harus dikaji kembali dengan adanya kondisi seperti saat ini. Salah satunya kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) dan Domestic Market Obligation (DMO) untuk pemenuhan CPO dalam negeri.

"Jika itu memang membebani ekspor, DMO yang 20 persen itu harus dikaji kembali, sebab masyarakat kondisinya sulit kalau ekspor tidak lancar," kata Bambang.

Menurut  mantan wakil  Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) ini, masyarakat petani sawit dalam posisi sulit saat ini. Sebab sawit berbeda dengan komoditas seperti batubara yang bisa dimoratorium dalam waktu lama.

"Dipanen rugi kalau gak dipanen kebun rusak, kemudian periode pemupukan pun pasti terlewati karena tidak ada biaya tuk beli pupuk, kondisi kebun yang tidak terawat akan memerlukan waktu  yang lama untuk kembalikan menjadi kebun produktif seperti semula," pungkas dia. (*/B-5)
 

Berita Terbaru