Mukhtarudin mengatakan, informasi yang diterimanya dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), saat ini, sudah ada sekitar 70-an Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang sudah tidak lagi menerima terima Tandan Buah Segar (TBS) rakyat.

"Jadi ini perlu perhatian pemerintah secepatnya. Selain itu tidak menariknya ekspor CPO, karena tingginya berbagai pungutan dari pemerintah yang dibebankan pada para pengusaha," kata dia. 

Padahal, menurut Mukhtarudin, harga CPO global sekitar US$ 1,38 atau Rp 20.000)/kg. "Namun untuk menjual ke luar negeri kena pungutan ekspor (BPDPKS) sebesar US$ 200/Kg, lalu kena lagi pajak ekspor US$ 288/Kg dan ditambah lagi flush out US$ 200/kg. “Total pajak pungutan US$ 688/kg atau Rp 11.000/kg). Setara 55% dari harga CPO global," jelas Mukhtarudin.

Akibat tingginya pungutan ini, lanjut Mukhtarudin, berdampak pada ekspor CPO Indonesia yang tidak feasible dan akibatnya ekspor CPO RI turun tajam. 

"Pada Mei 2022, komoditas utama ekspor Indonesia minyak kelapa sawit mengalami penurunan terdalam, sebesar -87,72 persen atau setara dengan US$ 2,03 miliar," jelasnya. 

Karena itulah, Mukhtarudin meminta pemerintah agar mengajak stakeholder untuk duduk bersama mencari win-win solution dan harus dicari cara menaikkan kembali menjadi Rp3000/Kg. 

"Solusinya, berbagai pungutan dan pajak ekspor ini harus dihitung ulang dengan besaran yang pantas dan tidak berdampak merugikan rakyat. Sehingga, ekspor kembali bergairah dan bangkit, harga CPO kembali terdongkrak menjadi Rp 16.000/kg. Dampaknya, maka harga TBS bisa menjadi Rp 3.000/kg dan petani sejahtera," demikian Mukhtarudin. (WAHYU KRIDA/B-7)