Pria yang akrab disapa Zul itu mengatakan, bahwa dalam penyusunan rancangan Perda ini, pihaknya bekerjasama dengan Kemenkumham Wilayah Kalimantan Tengah.

“Kita juga sudah sampaikan, bahwa penyusunan perda pajak dan retribusi daerah itu merupakan tahap awal penyusunan Perda selanjutnya akan melakukan pertemuan lagi dengan OPD yang memiliki target PAD, khususnya pajak retribusi,” ucap Zul.

Oleh karenanya, Zulkadri berharap melalui kegiatan penyusunan itu segera dapat rampung terutama data-data pendukung yang diperlukan agar dapat terselesaikan dengan baik.

"Begitu juga informasi-informasi yang dibutuhkan juga dapat tergali dengan baik, sehingga bisa menjadi masukan dalam penyusunan rancangan Perda Pajak dan retribusi daerah," ungkapnya.

Zul menambahkan, bahwa berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 terkait kedudukan keuangan pemerintah pusat dan daerah ada amanat yang menyebutkan, Perda pajak dan retribusi daerah itu diatur dalam satu Perda.

“Sementara untuk Kabupaten Pulang Pisau itu, Perda pajak sendiri dan Perda retribusi daerah itu sendiri. Ada perizinan retribusi tertentu dan retribusi jasa usaha dan lainnya,” ucapnya.

Kedepan, kata Zul, karena amanat waktu ini diberikan dalam waktu 2 tahun untuk kita melakukan penyesuaian.