Pulang Pisau Gelar Seminar Tingkatkan Sektor Perkebunan Sawit

Oleh Asprianta
28 Juli 2022 - 07:20 WIB

BORNEONEWS, Pulang Pisau - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggelar seminar dan lokakarya rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Bappedalitbang Pulpis belum lama ini dihadiri bupati Pulpis Pudjirustaty Narang yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Eknamensi Tawun.

"Seminar dan lokakarya yang dilaksanakan Pemkab Pulpis ini sebagai upaya menggerakkan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk meningkatkan kembali sektor perkebunan khususnya terhadap komoditas kelapa sawit," ucap Asisten III menyampaikan sambutan Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang.

Tawun mengatakan menindaklanjuti adanya kebijakan dari pemerintah Indonesia dan juga telah diterbitkannya Rencana Aksi Nasional (RAN) terkait tentang pelaksanaan tata lingkungan dan tata perijinan yang baik adalah bertujuan untuk meningkatan sektor perkebunan sawit berkelanjutan dan memiliki dampak untuk mensejahterakan masyarakat baik dari sisi ekonomi juga kesejahteraan sosial kedepannya.

Ada beberapa kebijakan yang dimaksud diantaranya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun2019 tentang RAN perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan target 2019-2024.

"Selanjutnya Inpres Nomor 8 Tahun2018 tentang moratorium dan peningkatan produktivitas. Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru, dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut," katanya.

Lanjut Tawun menyampaikan, selain itu juga pada kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan juga adanya peraturan Menteri Pertanian (Mentan) RI Nomor 38 Tahun 2020 tentang penyelengaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Selain itu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang telah diturunkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2020, PP Nomor 26 Tahun 2021 serta PP 23-24 tentang kehutanan.

"Diterbitkannya kebijakan dan aturan ini jika disinggung tentang Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2005 lalu telah memulai isu perkebunan berkelanjutan, meskipun pada saat itu masih belum sepopular seperti yang sekarang ini. Keseriusan pemerintah provinsi telah membuktikan dengan dikeluarnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang perkebunan berkelanjutan yang sejauh ini masih menjadi referensi dibeberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia," ungkapnya.

Hal lain juga, lanjutnya, Pemprov Kalteng juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020 tentang RAD terkait hal tersebut sehingga keseriusan pemerintah, baik di tingkat pusat dan provinsi berharap agar pengelolaan perkebunan bisa terpenuhi.

Tawun juga menjelaskan, bisa diketahui Kabupaten Pulang Pisau memiliki luasan mencapai 8.997 kilometer persegi atau 899.700 hektar dari luas Provinsi Kalteng. Secara keseluruhan dari 60 persen merupakan lahan gambut. Untuk perkembangan usaha perkebunan dibidang kelapa sawit, terhitung dari 30 Juni 2021 mempunyai luasan yang terealisasi 17.031,63 hektar dan sisanya adalah perkebunan masyarakat yaitu 2.762,32 hektar.

"Dengan perkembangan pemanfaatan lahan yang rata-rata bergambut ini tentunya sangat riskan dan memiliki resiko yang cukup tinggi yang bisa memicu penyebab terjadinya Kebakaran Hutan (Karhutla). Apalagi, jika terjadinya ada penurunan produktivitas lahan akibat ketidakstabilan ekosistem antara manusia dan lingkungan," tambahnya.

TAGS:

#Perkebunan Sawit

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Potensi Duet KONI di Pilkada Palangka Raya, Ini Respon Rahmat Hidayat

07 Mei 2024 - 21:51 WIB

Komisaris Utama Independen PT Bank Kalteng ini menegaskan akan mengikuti seluruh mekanisme partai dan menghormati proses yang berjalan.

Pj Ketua TP-PKK Barito Timur Serahkan Makanan Tambahan untuk Balita di Kupang Bersih

07 Mei 2024 - 21:41 WIB

Melly Novita menjelaskanpencegahan dan penanganan stunting menjadi salah satu program yang diutamakan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK.

PAN Catat 2 Pendaftar Bacalon Wali Kota Palangka Raya

07 Mei 2024 - 21:31 WIB

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palangka Raya Noorkhalis Ridha menyebut2orang ini adalah eks Sekda Kota Palangka Raya yang juga kader PAN Rojikinnor daoektWali Kota Palangka Raya Fairid Naparin.

Pj Bupati Barito Timur Buka Rakor MCP Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi

07 Mei 2024 - 21:21 WIB

Rapat tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah yang termasuk dalam 8 area rawan korupsi, serta tamu undangan lainnya.

Gerindra Palangka Raya Terus Jalin Komunikasi Politik

07 Mei 2024 - 21:11 WIB

Pemerintah Kelurahan Selat Utara Gelar Rakor Terkait Elpiji 3Kg

07 Mei 2024 - 21:00 WIB

Pemerintah Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat menggelar Rapat koordinasi (Rakor) dan konsolidasi, bertempat di kantor kelurahan setempat pada Selasa, 7 Mei 2024.

Disperindagkop UKM Kobar Gelar Pelatihan Tingkatkan Keterampilan UMKM Mengolah Ikan

07 Mei 2024 - 20:55 WIB

Sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan mendukung perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam mengolah ikan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Kotawaringin Barat, menggelar pelatihan olahan pangan berbahan dasar iklan.

Dokter: Terlalu Lama Duduk Dapat Sebabkan Batu Ginjal

07 Mei 2024 - 20:50 WIB

Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sardjito,Metalia Puspitasari menyebutkan duduk terlalu lama dapat menjadi salah satu penyebab terbentuknya batu ginjal.

Pj Sekda Seruyan Serahkan Alat Bantu Penyandang Disabilitas

07 Mei 2024 - 20:45 WIB

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Seruyan dr. Bahrun Abbas, menyerahkan bantuan atensi kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disabilitas di Kabupaten Seruyan.

Belgia akan Dukung Resolusi Akui Palestina jadi Anggota Penuh PBB

07 Mei 2024 - 20:41 WIB

Palestina telah diterima sebagai negara pengamat Majelis Umum PBB pada 2012, membolehkan utusannya untuk berpartisipasi dalam debat dan organisasi PBB tanpa hak memberi suara.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia