Ia juga mengungkapkan bahwa upaya untuk pembentuk BUMD dalam hal pengelolaan air bersih adalah perusahaan daerah air minum (PDAM), berfungsi melaksanakan pelayanan untuk menghasilkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dengan harapan dapat memberikan pelayanan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, PDAM berfungsi untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang bagi perkembangan kelangsungan dunia usaha dan perkembangan ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di daerah, karena air bersih yang dihasilkan pdam merupakan barang yang esensial yang menyangkut hajat.

"Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mencabut undang-undang tahun 1962 tentang perusahaan daerah dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang mana kedua undang-undang tersebut merupakan payung hukum bagi keberadaan dan pengaturan BUMD. Sehingga BUMD yang telah ada sebelum undang-undang pemerintahan daerah baru berlaku, seluruh BUMD yang ada di Indonesia wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang baru," jelasnya.

Berdasarkan hal tersebut, lanjutnya, pemerintah kabupaten pulang pisau perlu melakukan pembenahan secara kelembagaan bagi unit usaha yang dimilikinya, salah satunya adalah PDAM.

Tujuan pendirian BUMD dalam ketentuan pasal 331 ayat (4) undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juncto pasal 7 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah dijelaskan bahwa pendirian bumd bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.