Pembangunan Jembatan Timbang di Ruas Jalan Palangka Raya

Pembangunan Jembatan Timbang di Ruas Jalan Palangka Raya - Kuala Kurun Perlu Dipercepat

Oleh Donny Damara
02 September 2022 - 17:30 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid mengatakan guna meminimalisir kerusakan jalan lebih parah lagi pembangunan jempatan timbang di ruas jalan Palangka Raya - Kuala Kurun perlu dipercepat.

Dia mengungkapkan, jempatan timbang tersebut perlu dibangun lebih cepat mengingat hingga saat ini masih banyak kendaraan angkutan PBS dengan muatan berlebih atau over loading melewati jalan umum itu, sehingga kerusakan jalan tidak dapat dihindari.

"Karena berdasarkan undang-undang dan juga perda angkutan milik PBS tidak boleh melintasi jalan umum, dan PBS harusnya membuat jalan khusus. Tapi jika memang itu belum bisa dipenuhi satu-satunya solusi yakni membangun jempatan timbang, sehingga bisa dipantau kendaraan angkutan yang melintasi apakah over kapasitas atau tidak," ucapnya, Jumat, 2 September 2022.

Dijelaskannya bahwa, kapasitas kendaraan angkutan yang diperbolehkan melintasi jalan umum yakni maksimal 8 ton tidak boleh lebih dari itu. Sehingga, ketika ada pemantauan melalui jempatan timbang, dan ditemukan angkutan yang melanggar maka tidak diperbolehkan melintasi jalan umum tersebut.

"Kendaraan angkutan yang melebihi kapasitas ini perlu dipantau, karena jika dibiarkan maka akan merugikan daerah dan juga masyarakat sebagai pengguna ruas jalan itu. Berapa miliar anggaran untuk memperbaiki jalan yang digelontorkan pemerintah, dan dari perusahaan masih minim kontribusi, apabila dibiarkan begitu saja maka percuma anggaran besar tapi jalan rusak lagi," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus tegas dalam hal ini, kerjasama antar instansi terkait sangat diperlukan terutama aparat penegak hukum untuk menindak kendaraan over kapasitas yang kerap melintasi ruas jalan Palangka Raya - Kuala Kurun tersebut. Kapan perlu jika terus melanggar perusahaan itu diberi peringatan tegas atau dicabut saja perizinananya.

"Seharusnya perusahaan juga berkontribusi terhadap daerah tidak hanya sebatas membayar pajak saja. Karena pada dasarnya perusahaan diizinkan beroperasi di suatu daerah diharapkan agar bisa saling memberikan keuntungan bukan malah sebaliknya. Apabila ada hal-hal yang dilanggar maka wajib bagi pemerintah daerah menindak tegas perusahan itu," tandasnya. (DONNY D/B-5)

TAGS:

#Achmad Rasyid #Jembatan Timbang

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pj Sekda Seruyan Serahkan Alat Bantu Penyandang Disabilitas

07 Mei 2024 - 20:45 WIB

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Seruyan dr. Bahrun Abbas, menyerahkan bantuan atensi kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disabilitas di Kabupaten Seruyan.

Belgia akan Dukung Resolusi Akui Palestina jadi Anggota Penuh PBB

07 Mei 2024 - 20:41 WIB

Palestina telah diterima sebagai negara pengamat Majelis Umum PBB pada 2012, membolehkan utusannya untuk berpartisipasi dalam debat dan organisasi PBB tanpa hak memberi suara.

Apkasindo Sepakat Tindak Pelaku Penjarahan Sawit yang Sudah Merembet ke Petani Kalteng

07 Mei 2024 - 20:35 WIB

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyampaikan rasa prihatin atas kejadian luar biasa (KLB) penjarahan sawit di sejumlah wilayah yang juga menyasar perkebunan sawit petani sehingga mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah.

Kemenag Umumkan Daftar Penempatan Hotel Jamaah di Makkah dan Madinah

07 Mei 2024 - 20:31 WIB

Jamaah yang menempati Misfalah, yakni Embarkasi Surabaya (SUB) meliputi jamaah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur dan Embarkasi Aceh (BTJ) jamaah Aceh.

DJKN Kalselteng Sosialisasi Lelang saat "Car Free Day"

07 Mei 2024 - 20:25 WIB

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (DJKN Kalselteng) mensosialisasikan dan mengenalkan soal lelang kepada masyarakat saat hari bebas berkendaraan atau "Car Free Day" (CFD) pada momen HUTke-116Lelang Indonesia.

Pemerintah Siapkan Relokasi maupun Ganti Rugi 2.086 Hektare Lahan IKN

07 Mei 2024 - 20:21 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di IKN, Kalimantan Timur, Selasa menyampaikan penyiapan relokasi maupun ganti rugi itu merupakan upaya pemerintah agar masyarakat tak dirugikan dalam proses pengerjaan proyek strategis IKN.

ULM masih Upayakan Pencarian Hilangnya Mahasiswa saat Geotagging di Mantangai Kapuas

07 Mei 2024 - 20:15 WIB

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) hingga kini masih mengupayakan pencarian terhadap hilangnya mahasiswa Fakultas Kehutanan Aditya Dharma Santoso saat melakukangeotaggingdi Desa Sungai Ahas, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dinkes Kapuas Ikuti Evaluasi Lintas Sektor Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Provinsi

07 Mei 2024 - 20:11 WIB

Kemenag Umumkan Daftar Penempatan Hotel Jemaah di Makkah dan Madinah, Kalteng di Sini

07 Mei 2024 - 20:05 WIB

Kementerian Agama mengumumkan daftar penempatan hotel jamaah calon haji Indonesia di Mekah dan Madinah pada musim haji 1445 Hijriah/2024 Masehi, yang tertuang dalam Keputusan Dirjen PHU No 214 tahun 2024.

Jokowi Berkelakar Berlabuh di Pelabuhan Usai Lengser

07 Mei 2024 - 20:00 WIB

Presiden Joko Widodo berkelakar akan berlabuh di pelabuhan, saat ditanya tentang partai politik yang akan ditujunya usai menuntaskan jabatan sebagai Presiden.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia