Jika dibandingkan data jumlah penduduk Gunung Mas yang dipakai untuk penataan dapil dan penentuan alokasi kursi DPRD kabupaten pada Pemilu 2019, jumlah penduduk di dapil I mengalami peningkatan dari 47.233 jiwa menjadi 49.998 jiwa. Artinya ada kenaikan 2.765 jiwa.

Sebaran lainnya di dapil II dari 47.436 jiwa menjadi 42.383 jiwa, yang artinya ada penurunan 5.053 jiwa. Lalu di dapil III dari 42.993 jiwa menjadi 38.519 jiwa, yang artinya ada penurunan 4.474 jiwa.

Berdasarkan data tersebut, maka diperkirakan ada perubahan alokasi kursi DPRD Gunung Mas per dapil. Saat ini susunan alokasi kursi DPRD Gunung Mas adalah dapil I sebanyak delapan kursi, dapil II sembilan kursi, dan dapil III delapan kursi.

Jika melihat data Ditjen Dukcapil per 30 Juni 2022, maka susunan alokasi kursi DPRD Gunung Mas pada Pemilu Serentak 2024 berubah yakni di dapil I 10 kursi, dapil II delapan kursi, dan dapil III tujuh kursi.

Lebih lanjut, permasalahan ini dibahas saat RDP yang dilakukan pada Selasa 13 September 2022 lalu. Dalam RDP yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunung Mas, pemerintah kecamatan, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten, telah dibahas penyebab terjadinya penurunan jumlah penduduk.

Dalam waktu dekat, DPRD Gunung Mas akan kembali melakukan RDP dengan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah kecamatan juga diminta untuk mendata ulang jumlah penduduk, untuk nantinya disandingkan dengan data milik Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

“Kami ingin ini didata ulang, karena diduga ada warga yang masih ketinggalan dan belum didata. Jadi penataan dapil dan alokasi kursi legislatif saya harap bisa ditunda dulu,” terangnya.

Selanjutnya DPRD Gunung Mas akan membahas permasalahan ini dengan kepala daerah, dalam hal ini Bupati Gunung Mas. Bahkan, dia berharap nantinya bupati bisa menyurati dan menyampaikan usulan kepada pemangku kepentingan di pusat, agar menunda tahapan penataan dapil dan alokasi kursi legislatif untuk Pemilu Serentak 2024.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menyadari, kemungkinan penyelenggara pemilu menunda tahapan penataan dapil dan alokasi kursi legislatif terbilang kecil. Namun dia berharap penundaan bisa dilakukan.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Gunung Mas, Barthel menegaskan bahwa pihaknya bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku serta data apa adanya. "Data yang masuk melalui proses pemutakhiran, dengan melibatkan perangkat pemerintahan desa/kelurahan," jelas Barthel. (RISKA YULYANA/B-5)