Terkait adanya kebijakan Program Strategis Nasional (PSN) yakni Food Estate juga telah mempengaruhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga pada tahun 2022 ini, pihaknya kembali merubah RTRW dengan menyesuaikan PSN Food Estate dimaksud.

“Direvisinya RTRW ini, untuk menyesuaikan pola ruangnya seperti apa, baik untuk kegiatan pertanian, perkebunan, infrastruktur dan lainnya,” tambahnya. 

Ia menambahkan jika ada beberapa kawasan yang masuk dalam kawasan hutan, maka ada solusi yang dilaksanakan oleh pihaknya, yakni dengan mengikutkan program TORA, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria.

“Melalui Program TORA ini kita mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Kehutanan agar lahan-lahan itu sendiri kita rubah menjadi kawasan non hutan yang sudah dikuasai oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dihubungi Kepala Desa Gohong, Epansyah Rulhadi mengungkapkan dengan status Kawasan tersebut tentu sangat mengganggu aktivitas dan meresahkan warga di Desa tersebut.

Apalagi mengingat Kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung tersebut merupakan pemukiman yang usianya sudah puluhan tahun dihuni warga.

“Banyak warga saya yang komplain masalah penetapan hutan lindung tersebut. Karena mengenai rumah dan kebun mereka. Masyarakat resah karena akan berimbas pada sulitnya dalam mengurus kepemilikan surat tanah dan administrasi lainnya. Apalagi patok batasnya ada yang berada didekat dapur warga,” ucap Kades Epan pada media ini.

Senada dengan Epan, Rudi Hamid mantan Kepala Desa Paduran Sebangau juga mengaku heran sekali dengan penetapan kawasan tersebut.

Menurutnya usia pemukiman warga paduran sebangau kecamatan sebangau kulaa justru sudah lama, sementara penepatan Kawasan tersebut baru beberapa tahun belakangan.

“Itu bagaimana bisa terjadi, pemukiman sampai fasilitas umum seperti sekolah, mesjid bisa masuk kawasan Hutan Lindung. Siapa yang buat, apakah penetapannya oleh pusat hanya kerja diatas meja,” tutupnya. (ang)