Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Semua Serba Naik, Dewan Kalteng Sarankan Ada Penyesuaian Terhadap UMK dan UMP

  • Oleh Donny Damara
  • 26 September 2022 - 14:30 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Persoalan perekonomian yang saat ini menjadi masalah bagi masyarakat secara umum di Indonesia, di mana semua serba mengalami kenaikan baik itu kebutuhan pokok hingga BBM menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Kalteng, Purman Jaya memandang dan menyarankan perlu ada penyesuaian terhadap upah minimum kabupaten/kota (UMK) maupun upah minimum provinsi (UMP), sehingga hal ini bisa menjadi solusi dalam rangka menyikapi persoalan perekonomian saat ini.

"Harus ada penyesuaian, karena yang terjadi saat ini semenjak BBM mengalami kenaikan harga sejumlah bahan pokok juga ikut naik, jadi ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Karena jika tidak ada solusi maka akan bedampak terhadap kesejahteraan masyarakat," tuturnya, Senin, 26 September 2022.

Disebutkannya bahwa, dalam menaikan UMK atau UMP pemerintah juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Jangan juga sampai membebani pengusaha, sehingga hal itu dapat membuat masalah baru seperti halnya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para pekerja.

"Yang terpenting dalam menaikan UMK atau UMP itu harus dirumuskan dengan sebaik mungkin, sehingga nantinya antara pekerja dengan perusahaan sama-sama menguntungkan dan tidak terjadi PHK, sesuaikan dengan kebutuhan saat ini," jelasnya.

Dia mengatakan, dalam menyikapi persoalan saat ini atau menaikan UMK maupun UMP pemerintah tidak perlu harus menunggu berbagai aksi yang dilakukan oleh para buruh, karena pemerintah mengetahui dampak dari kenaikan BBM juga berimbas terhadap kenaikan bahan pokok lainnya.

"Kita berharap, tentu saran kita ini bisa didengarkan, karena bagaimanapun apabila kondisi perekonomian terus seperti ini dan apa-apa serba mahal maka dampaknya sangat dirasakan, oleh sebab itu harus ada kebijakan dari pemerintah untuk menyikapinya," tutupnya. (DONNY D/B-5)

Berita Terbaru