Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Rakerwil Apeksi Regional Kalimantan Bahas Isu Penghapusan Honorer

  • Oleh ANTARA
  • 30 September 2022 - 08:00 WIB

BORNEONEWS, Banjarmasin - Rapat Kerja Wilayan (Rakerwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) V Regional Kalimantan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis 29 September 2022 membahas isu penghapusan tenaga honorer.

Ketua Apeksi Bima Arya yang hadir secara daring dalam pembukaan kegiatan tersebut menyampaikan rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer menjadi perhatian semua pemerintah kota, hingga menjadi pembahasan dalam rakerwil tersebut.

Menurut dia, isu tersebut harus disikapi, selain pertemuan langsung dengan berbagai pihak, juga rekomendasi. "Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Presiden untuk jadi pertimbangan," kata Wali Kota Bogor ini.

Menurut dia, yang ingin diperjuangkan adalah nasib tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di pemerintahan dan banyak jasanya.

"Insyaallah, akan ada titik temu dan mudah-mudahan di rapat kali ini juga bisa memunculkan beberapa format terkait dengan benar atau paling tidak bisa memberikan perbaikan," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina sebagai tuan rumah sampaikan beberapa isu lain yang juga dibahas sembilan wali kota se-Kalimantan.

Ia menyebutkan anggota Apeksi Regional Kalimantan, yakni Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Palangka Raya, Kota Pontianak, Kota Banjarbaru, Kota Singkawang, Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kota Tarakan.

Selain bahas soal penghapusan tenaga honorer, kata dia, juga membicarakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo tentang penggunaan produk dalam negeri.

Dengan adanya rakerwil ini, dia berharap seluruh kota di Indonesia bisa mendukung dengan cara menggunakan produk-produk lokal dalam setiap kegiatan.

"Kedua, Apeksi diminta untuk menjalankan arahan Bapak Presiden terkait dengan penggunaan 40 persen minimal komponen dalam negeri," ujarnya.

Hal itu, kata Ibnu, bagaimana pemkot se-Kalimantan bisa bersama-sama mempercepat penayangan produk-produk lokal di e-catalog.

Demikian pula bagaimana pemerintah pusat juga bisa melakukan akselerasi koordinasi sehingga terjadi percepatan untuk produk-produk lokal ini.

Selain itu, lanjut dia, terkait dengan kesiapan seluruh kota di Kalimantan menjadi pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim.

ANTARA


TAGS:

Berita Terbaru