Konsep dari Digipay Payment ini merupakan suatu transformasi dari tata cara transaksi pemerintah khususnya uang persedian (UP) yang dilakukan secara cashless. Digipay ini merupakan langkah awal dari inovasi yang dilakuan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal menyediakan suatu plaform pengadaan barang dan jasa melalui Kartu Kredit Pemerintah dan/atau Cash Management System (CMS) Virtual Account (VA). Inovasi ini dilakukan dengan bekerja sama pada seluruh pihak antara lain adalah Bank Himbara. Dimana Satuan Kerja (Satker) pengelola UP dan  penyedia barang/Jasa (UMKM) berbasis pada satu bank yang sama. Saat ini terdapat tiga marketplace yang sedang dikembangkan oleh bank Himbara, yaitu Govstore milik BRI, Belanja Mandiri milik bank Mandiri, dan Digipro oleh BNI. Setelah DJPb membangun sistem/aplikasi DigiPay, ketiga marketplace tersebut diintegrasikan ke dalam landing page DigiPay dan masing-masing berubah nama menjadi  DigiPay002 (BRI), DigiPay008 (Mandiri), dan DigiPay009 (BNI).

Implementasi DigiPay menciptakan lebih banyak ruang efisiensi dibandingkan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa konvensional, khususnya dalam hal: Pertama, integrasi sistem pembayaran digital (cashless) dengan sistem pembayaran elektronik (digital) dalam satu platform; Kedua, mempersingkat waktu dalam prosedur pengadaan barang/jasa; ketiga, menghemat biaya transportasi karena transaksi dilakukan secara daring; keempat, simplifikasi proses pengadaan karena transaksi dilakukan secara paperless. Semua tahapan pengajuan pesanan, verifikasi, approval, dan komunikasi dilakukan secara web-based; Kelima, Integrasi proses penghitungan pajak dan penyiapan dokumen pertanggungjawaban (kuitansi dan Surat Perintah Pembayaran-SPBy) melalui platform; dan Keenam, mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Pembayaran dilakukan secara cashless—hanya menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau Virtual Account Cash Management System (CMS).

Keuntungan bagi satuan Kerja Pengelola APBN antara lain proses transaksi dijalankan secara otomatis, memberikan efesiensi waktu dan tempat karena dapat berbelanja kapan saja, dimana saja dan tanpa harus kemana-mana serta proses yang dibutuhkan  memakan waktu lebih cepat apabila memerlukan negosiasi harga juga memakan waktu yang tidak terlalu lama. Vendor juga langsung tersedia, banyak pilihan vendor maupun barang/jasa dalam satu platform. Kemudahan pertanggungjawaban dalam pelaporan APBN disebabkan barang yang dikenakan pajak akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi Digipay, sehingga Bendahara Pengeluaran satker dapat langsung mengetahui jumlah bruto yang harus dibayar.

Keuntungan bagi Vendor (penyedia barang jasa atau UMKM) penyedia dapat memiliki peluang untuk menjadi rekanan dibeberapa Satuan Kerja. Selain itu penyedia dapat berpeluang memperoleh fasilitas kredit usaha perbankan dan juga memperoleh kepastian pembayaran, karena satker wajib mencantumkan jadwal pembayaran setelah barang/produk selesai diproses.

Keuntungan bagi Bank, dengan banyaknya penjual/vendor yang terdaftar pada digipay, bank memperoleh data pasar baru bagi penyaluran kredit usaha,  karena vendor yang bisa mendaftar digipay hanya vendor yang memiliki NPWP dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sedangkan  bagi auditor/aparat penegak hukum/Direktorat Jenderal Pajak, digipay juga bermanfaat dari sisi pemeriksaan. Dimana digipay berpotensi mengurangi fraud karena dapat meminimalisir penggunaan uang tunai (cashless), pembayaran dilakukan melalui SMS bendahara atau kartu Kredit pemerintah. Hal ini mempermudah pemeriksaan karena seluruh transaksi sudah tercatat dalam sistem digipay.  Dan bagaimana manajemen user pada Digipay,  pertama Satuan kerja mendaftarkan user Admin Satker ke KPPN setempat, yang kedua Admin Satker mendaftarkan User Pemesan dalam hal ini  Pejabat Pengadaan, Penerima Barang dan Bendahara Pengeluaran, dan seterusnya pejabat pengadaan mendaftarkan Admin Vendor (Penyedia Barang) dan Admin Penyedia Barang/Jasa (vendor) mendaftarkan User Staf dan Kurir.  Lalu ada pertanyaan bagaimana cara bergabung dengan digipay

Setiap perubahan ke arah yang lebih baik selalu ada tantangannya. Digipay merupakan hal baru bagi satuan kerja, vendor dan perbankan maupun bagi KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Untuk mencapai tujuan Digipay diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada satuan kerja di wilayah kerja KPPN untuk dapat mengimplementasikan Digipay ini. Selain itu diperlukan komitmen dan kemauan bersama semua Kuasa Pengguna Anggaran dalam implementasi Digipay ini. Pihak KPPN telah melakukan langkah-langkah strategis berupa sosialisasi kepada semua satker, pendampingan pendaftaran admin satker dan juga koordinasi dan kerjama dengan pihak Bank Himbara.