"Hal ini telah kami usahakan dan upayakan, hanya saja waktunya terlalu pendek sehingga tidak semua terinput," ujarnya.

Ketiga, pembekuan kepengurusan terhadapnya, ia nilai tidak tepat dan cermat, bahkan terkesan tidak profesional, lantaran pada saat ini hendak melaksanakan rapat pimpinan paripurna daerah (rapimpurda) dan musyawarah daerah (Musda).

"Sehingga pelaksanaannya yang direncanakan tanggal 21 November 2022 batal dilaksanakan. Padahal harapan kami, setelah musda dan dengan kepengurusan yang baru akan memperbaiki organisasi ini ke depan," pungkas Irfan.

Pada berita sebelumnya, Ketua DPD KNPI Kabupaten Kapuas periode 2019-2022 dibekukan karena dinilai tidak mampu menjalankan organisasi sesuai AD/ART.

Seperti tidak penah melaksanakan musyawarah kecamatan dan hanya melaksanakan konsolidasi personal kemudian menunjuk secara sepihak pengurus kecamatan dan tidak pernah melaksanakan rapat kerja daerah (Rakerda).

Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kalteng Akhmad Rusdiyan Noor mengatakan surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sebelumnya sudah dilakukan teguran dan pringatan sampai tiga kali kepada Ketua KNPI Kabupaten Kapuas hingga diputuskan oleh ketua untuk mengambil langkah tegas pembekuan tersebut," ungkapnya, Sabtu 19 November 2022.

Pengambilan surat keputusan dengan nomor KTSP.07/A/DPD-KNPI/KT/I/2020 sudah dirapat plenokan untuk memutuskan Ketua DPD Kabupaten Kapuas untuk dibekukan.

"Keputusan ini di ambil untuk meneruskan semua program yang belum berjalan selama ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 2022," ungkapnya. (DODI RIZKIANSYAH/B-5)