Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Begini Jawaban Pemko Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Atas RAPBD 2023

  • Oleh Hendri
  • 21 November 2022 - 19:40 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan mendengarkan jawaban dan penjelasan Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi DPRD tentang nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023.

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Sigit K Yunianto dan dihadiri Wakil Wali Kota Hj Umi Mastikah. Sigit mengatakan, pada paripurna sebelumnya telah disampaikan RAPBD 2023 dengan rincian sektor pendapatan daerah mengalami kenaikan menjadi Rp 1,21 triliun lebih atau naik 5,87 persen dibandingkan tahun 2022.

Sedangkan pada sektor belanja, akan ada penurunan target sebesar 0,58 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar Rp 1,23 triliun lebih. Kemudian hal tersebut mendapatkan saran, masukan dan catatan dari masing-masing fraksi pendukung di DPRD.

Terkait hal itu, Wakil Wali Kota, Hj Umi Mastikah membacakan tanggapan. Dia mengatakan saran maupun pertanyaan dari DPRD sangat berarti. Tak hanya pada rangkaian penyelesaian proses perencanaan dan pengendalian pembangunan, tapi juga dalam proses penganggaran.

"Kami sampaikan terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan mitra kerja kami di legislatif. Semua masukan akan kami akomodir hingga menjadi program dan kebijakan yang tepat sasaran," katanya, Senin, 21 November 2022.

Seperti pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Golkar, keduanya telah menyetujui seluruh RAPBD untuk tahun depan. Sementara untuk Fraksi Demokrat, Pemko menjawab pertanyaan terkait pokok pikiran (Pokir) DPRD yang terakomodir dalam RAPBD tahun 2023.

Pertanyaannya soal pemenuhan sarana olahraga, sarana dan prasarana sekolah, perbaikan pelabuhan Takaras, pembuatan kolam (Beje), peningkatan jalan lingkungan, penyediaan alat pemadam kebakaran, pengadaan Tosa untuk penunjang kebersihan, penataan halaman parkir pengunjung puskesmas dan rehab rumah ibadah.

Selain itu, Fraksi NasDem mendorong Pemko untuk memperhatikan aspek-aspek dasar dalam penyusunan RAPBD dan menyelaraskannya serta mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

“Masih banyak masukan serta saran yang membangun dari Fraksi PAN, Gerakan Nurani Bangsa dan Perindo-PSI yang telah disampaikan kepada kami. Mulai dari tata kelola keuangan daerah, sinergitas eksekutif legislatif, pembangunan daerah, peningkatan pada sektor pendidikan dan kesehatan, sosial termasuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (HENDRI/B-7)

Berita Terbaru