BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng Kaspinor mengingatkan peran penting Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-HAN) sebagai acuan perlindungan HAM.

"RAN-HAM merupakan dokumen untuk periode lima tahun yang memuat sasaran, aksi, dan kriteria keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi HAM," tutur Kaspinor.

Dokumen tersebut digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia Tahun 2021-2025.

Ia menyampaikan isi dalam Perpres tersebut, sasaran strategis RANHAM yaitu terhadap kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Kaspinor menuturkan RANHAM dilaksanakan melalui Aksi HAM yang hasil pelaksanaannya dilaporkan setiap empat bulan sekali, disetiap periodenya memiliki ukuran keberhasilan yang ditetapkan setiap tahunnya. (HERMAWAN DP/B-6)