Selain mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia juga memanfaatkan keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan G20 untuk mendapatkan pengalaman dalam transformasi digital. Hal ini juga menjadi aspirasi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian bermuara pada peningkatan literasi digital, mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan ekonomi. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2022 memiliki 17 tujuan yang dapat dicapai yang tentunya APBN akan berperan strategis dalam pembiayaan seluruh program dan kegiatan yang didukungnya. Pembangunan yang dilakukan di berbagai sektor tentunya merupakan alokasi yang dianggarkan dalam APBN.

Dalam penyusunan APBN juga disertakan arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, APBN berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perekonomian negara. Contoh peran APBN yang secara langsung dapat mempengaruhi perekonomian nasional adalah subsidi BBM. Namun, karena subsidi BBM semakin menguras anggaran, pemerintah akhirnya menyetujui kebijakan baru untuk mengganti subsidi BBM dengan dana kompensasi subsidi warga. Kebijakan ini tentunya akan mempengaruhi dunia usaha karena akan mempengaruhi biaya produksi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat harga di pasar. Sebaliknya, subsidi menurunkan tingkat harga.

Sebelumnya, sejak tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, meski perlahan namun belum berakhir hingga saat ini. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang terus mengalami instabilitas. Hal ini menjadi ancaman global bagi setiap negara, termasuk Indonesia, karena beberapa program yang direncanakan tidak dapat berfungsi secara optimal. Meskipun kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini membaik dan pertumbuhannya jauh lebih baik dibandingkan saat COVID-19 bermula di Indonesia, anggaran pemerintah tetap berperan penting dalam pemulihan perekonomian nasional. Salah satu kemungkinan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022 adalah Indonesia mendapatkan kepercayaan dari seluruh dunia dan memiliki kesempatan untuk memimpin selama kepresidenan G20. Melalui APBN, pemerintah berperan penting sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Peran aktif pemerintah diwujudkan dengan menginformasikan, mengantisipasi dan menangani COVID-19 khususnya di bidang kesehatan, meningkatkan daya beli masyarakat dalam bentuk bantuan pendapatan, berbagai subsidi, dukungan usaha, pembiayaan usaha, dll. Di antara berbagai program tersebut, pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi nasional, mengingat perannya yang sangat penting dalam pemulihan sektor lain. Selain itu, efek penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah pada awal September 2022 menimbulkan multiplier effect seperti kenaikan harga angkutan dan harga yang melemahkan daya beli masyarakat. Pemerintah berupaya menjaga perekonomian tetap pada jalurnya, salah satunya perekonomian wilayah Provinsi Maluku.

Pengeluaran pemerintah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, diharapkan kebijakan konsolidasi jaminan sosial dapat dilaksanakan dan dibuktikan berdasarkan data (evidence-based policy). Kebijakan konsolidasi perlindungan sosial yang diterapkan pemerintah merupakan shock absorber yang digunakan untuk mengatasi dampak sosial dari inflasi. Warga harus menjaga daya beli dan menghemat pengeluaran rumah tangga.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam APBN memiliki peran penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu. meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan. Kecepatan tren pertumbuhan pasca pandemi mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola pandemi dan masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia. Momentum ini dapat dimaksimalkan untuk mencapai target Sustainable Development Goals. Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh masyarakat harus berpartisipasi aktif. Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan adalah benar adanya. Sebagai subyek, masyarakat atau penduduk ditetapkan sebagai pelaku pembangunan, sedangkan sebagai obyek, masyarakat atau penduduk ditetapkan sebagai sasaran pembangunan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses pembangunan. Sumber daya manusia yang melimpah dan berkualitas merupakan motor penggerak pembangunan dan menentukan keberhasilan pembangunan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals sangat bergantung pada peran pemerintah melalui kebijakannya, baik fiskal maupun moneter, serta peran aktif masyarakat.  

Penulis: Marthony Mandra, S.Kom/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku