Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Relasi Panas Dingin AS-China

  • Oleh ANTARA
  • 23 Desember 2022 - 16:50 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Dalam teks klasik mengenai ilmu politik, ada anggapan dasar yang cukup dikenal, yakni negara-negara yang sama-sama menerapkan sistem politik demokrasi, kecil kemungkinannya untuk berperang.

Dalam konteks percaturan politik internasional, terutama dalam dekade mutakhir, fenomena perseteruan Amerika dengan China menjadi sorotan banyak pakar politik internasional.

Di era pemerintahan Presiden Donald Trump, perseteruan dagang yang tercermin dalam perang tarif antara AS versus China cukup mencolok.

Naiknya Joe Biden sebagai pemimpin tertinggi di AS tidak menghapus sama sekali perseteruan itu, namun sudah ada upaya untuk saling mengatasi perbedaan tajam dalam berbagai bidang.

Isu mutakhir yang merefleksikan perseteruan kedua negara besar itu bisa dilihat pada langkah Pemerintah AS untuk membatasi penggunaan aplikasi Tiktok di perangkat dinas pemerintahan AS.

Tiktok adalah aplikasi video populer yang dimiliki pengusaha China, Zhang Yiming.

Langkah Amerika membatasi pengaruh Tiktok itu dilakukan melalui instrumen parlemen.

Parlemen AS akan memasukkan larangan bagi pegawai pemerintah federal untuk menggunakan aplikasi buatan China, TikTok, dengan perangkat dinas.

Larangan itu akan disertakan dalam sebuah draf undang-undang anggaran negara.

Senat pekan lalu menggelar pemungutan suara untuk menyetujui rancangan undang-undang itu, yang disponsori Senator Josh Hawley dari Partai Republik.

RUU tersebut melarang pegawai federal untuk menggunakan aplikasi video singkat buatan ByteDance pada perangkat milik negara.

Langkah itu menjadi upaya terbaru para anggota parlemen AS untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan China di tengah kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

Larangan tersebut akan dimasukkan ke dalam perundangan omnibus, yang antara lain mengatur pembiayaan kegiatan operasional pemerintah AS.

Beda dengan era Trump, di era Biden sekarang ini ada upaya dari kalangan pejabat tinggi kedua negara untuk mencapai kesepakatan dalam mengatasi perseteruan itu.

Belum lama ini, Wakil Menteri Luar Negeri China Xie Feng mengadakan pertemuan dengan Asisten Menlu Amerika Serikat Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink dan Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional AS untuk China Laura Rosenberger di Langfang, Provinsi Hebei, China, pada 11-12 Desember 2022.

Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden di sela-sela KTT G20 di Bali pada 15 November 2022.

"Kedua belah pihak menindaklanjuti pemahaman bersama antara kedua kepala negara di Bali, meningkatkan konsultasi tentang prinsip-prinsip hubungan China-AS, dan mengatasi isu-isu penting dan sensitif dalam hubungan bilateral dengan benar, termasuk masalah Taiwan," kata juru bicara Kemlu China (MFA) Wang Wenbin.

Menurut dia, kedua belah pihak juga bertukar pandangan atas isu-isu internasional dan regional yang menjadi kepentingan bersama.

"Kedua belah pihak sepakat bahwa pertemuan dan pembicaraan bersifat adil, mendalam, dan konstruktif, serta sepakat untuk tetap menjaga komunikasi," katanya.

Wang juga menganggap ilegal sanksi yang dijatuhkan AS terhadap dua pejabat senior China terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tibet.

"Tibet jelas-jelas urusan dalam negeri China dan tidak boleh ada intervensi dari negara mana pun. AS tidak punya hak menjatuhkan sanksi terhadap negara lain," katanya.

Wang mendesak AS mencabut sanksi tersebut dan berhenti ikut campur dalam persoalan Tibet yang merupakan urusan dalam negeri China.

Berita Terbaru