Lebih lanjut, kata dia, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

“Pemerintah daerah wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara. SPM juga digunakan sebagai Kontrol terhadap kinerja pemerintah dibidang pelayanan publik bidang kesehatan,” imbuhnya.

Siswandoyo juga menjelaskan bahwa berdasarkan Permendagri  Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM. Pada bagian kedua pasal 4 penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar.

Kemudian, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Dan pada tahun 2023 ini, capaian SPM wajib 100 persen 12 indikator pelayanan dasar dengan menggunakan target sasaran riil (by name by address).

Sementara, Sekretaris Dinas Kesehatan Barito Utara, Pariadi AR mengatakan kegiatan pertemuan evaluasi SPM bidang kesehatan ini diikuti sebanyak 61 peserta terdiri dari kepala puskesmas se Barito Utara sebanyak 17 orang, bendahara BOK Puskesmas 17 orang, bidang koordinator Puskesmas 17 orang, koordinator P2P Puskesmas 17 orang dan undangan lainnya 10 orang.

Usai pembukaan pertemuan evaluasi SPM, Kepala Dinas Kesehatan bersama Sekdis Kesehatan dan para Kabid serta kepala puskesmas se Barito Utara melakukan penandatanganan komitmen pencapaian target SPM 2023 bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Barito Utara. (RAMADHANI/J)