BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian atau Kementan, Andi Nur Alamsyah mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun sejumlah rencana untuk mengajukan dan memenangkan gugatan terkait larangan ekspor oleh Uni Eropa ke World Trade Organization atau WTO.

"Pemerintah sedang membangun big data perkebunan dan blockchain, sehingga hambatan-hambatan ekspor kami bisa tertangani," kata Andi Nur dalam rilis yang dikirimkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS kepada Borneonews pada Selasa, 28 Februari 2023.

Hal ini juga disampaikan Andi Nur dalam momen kegiatan rapat koordinasi sawit nasional dengan bertajuk Menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023 dan Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, Senin kemarin.

Pada akhir tahun lalu Uni Eropa menyetujui undang-undang baru guna mencegah perusahaan menjual sejumlah komoditas yang terkait dengan deforestasi ke pasar mereka.

"Indonesia termasuk negara yang akan terkena dampak aturan baru itu bersama Brasil dan Kolombia. Terbitnya undang-undang Deforestasi ini mewajibkan perusahaan membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusakan hutan sebelum mereka menjual barang ke Uni Eropa, atau mereka dapat menghadapi denda yang besar," jelas Andi lagi.

Selain sawit, menurutnya kebijakan ini berlaku untuk kedelai, daging sapi, minyak sawit, kayu, kakao dan kopi, dan beberapa produk turunan termasuk kulit, coklat, furnitur, karet, dan arang. (TESTI PRISCILLA/R)