Politisi PSI Kritik Kualitas Sistem Adminitrasi BPN

Oleh Testi Priscilla
01 Maret 2023 - 12:20 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Eldoniel Mahar, mengkritisi kualitas sistem administrasi yang dijalankan Kementerian ATR atau BPN di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya.

"Terbitnya sertifikat ganda pada bidang tanah yang sama, seperti yang dialami warga Jl Hiu Putih VIII, tentu tidak boleh terjadi, karena kualitas sistem administrasi jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia seharusnya tidak perlu diragukan lagi," kritiknya, Rabu, 1 Maret 2023.

Mengingat sebelum diterima bekerja di ATR/BPN, para tenaga ahli pertanahan menurut Eldon, telah dididik dan digembleng secara formal di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN)

yaitu sekolah kedinasan milik Kementerian ATR/BPN yang berlokasi di Yogyakarta, berdiri sejak tahun 1963.

"Sejatinya, sebuah sertifikat pada bidang tanah yang diterbitkan oleh BPN dapat dianalogikan sebagai sebuah BPKB kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kepolisian, yang mana, jika terjadi penerbitan BPKB ganda atas kendaraan yang sama, adalah keteledoran yang sangat fatal, demikian pula halnya jika terjadi penerbitan sertipikat ganda," tegas Kader Partai Solidaritas Indonesia ini.

Eldon menduga kekeliruan yang terjadi adalah disebabkan oleh beberapa hal yang diduga dapat mempengaruhi cara kerja personil serta sistem kerja yang berlaku pada kantor ATR/BPN setempat.

"Pertama, adalah faktor yang sangat umum terjadi, yaitu mental dan perilaku nakal oknum pertanahan yang bekerja melanggar sistem dan ketentuan sehingga menghasilkan produk administrasi yang cacat alias tidak semestinya," tuturnya.

Wakil Ketua DPW PSI Kalteng ini mencontohkan kasusnya adalah penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB tahun 2015 di atas tanah yang telah lebih dulu memiliki Sertifikat Hak Milik atau SHM terbitan tahun 1986, yang mana pada kedua sertifikat tercantum tanda tangan dan nama pejabat BPN yang sama.

"Pada tahun 2015 pejabat tersebut menyatakan sebuah SHM telah clear diperiksa di kantor BPN setempat, kemudian setelah itu yang bersangkutan menandatangani penerbitan SHGB di atas tanah SHM yang sebelumnya telah dia nyatakan clear tersebut. Sehingga akhirnya timbul atau mengakibatkan mengakibatkan tumpang tindih sertifikat di atas bidang tanah yang sama," terang Eldon.

Kedua, lanjutnya, adalah faktor psikokultural, akibat kerusuhan pertikaian antar etnis beberapa tahun lalu, yang nampaknya dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memaksa insan pertanahan bekerja di luar sistem yang seharusnya.

"Adanya kecenderungan mengatasnamakan adat atas tanah yang tidak ada hubungannya dengan budaya adat setempat dan hak adat abal abal ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk memblokir kerja BPN dalam hal menerbitkan peta bidang yang dimohonkan oleh warga. Contohnya yang terjadi di bilangan Jl Cilik Riwut km 8 pada tahun 2021 lalu," bebernya.

Ketiga, katanya lagi, adalah faktor psikologi kekuasaan, yakni oknum instansi yang memiliki lingkup kewenangan luas menekan pihak ATR/BPN untuk melakukan sesuatu di luar sistem aturan yg berlaku demi mencapai tujuan tertentu.

"Kasus seperti ini terjadi tahun 2017-2019 silam. Sebuah permohonan peta bidang di jalan Mahir Mahar yang tak kunjung dilaksanakan oleh pihak BPN tanpa alasan apapun, meski telah disurati berulangkali ujung-ujungnya malah si pemohon yang dipanggil aparat instansi tertentu dengan alasan yang kurang tepat, terkait bidang tanah yang dimohonkan," bebernya.

Untuk mengatasi tekanan psikologis seperti ini menurut Eldon, BPN tentu tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang intens dengan instansi terkait dan masyarakat sebagai pengguna jasa BPN.

"Mengingat apapun alasannya, penerbitan sertifikat ganda adalah hal yang tak dapat dibenarkan karena hal teraebut mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi warga pemegang sertifikat karena tidak jadi jaminan tanahnya telah aman. Lalu ada potensi konflik horisontal di antara masyarakat pemegang sertifikat ganda. Serta akan ada pelanggaran hukum perdata yang bisa menyengsarakan warga. Bayangkan jika sengketa tanah bersertifikat ganda dialami oleh masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki sumber daya untuk mempertahankan haknya di pengadilan perdata," bebernya.

TAGS:

#PSI #BPN

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Polisi Amankan Pemuda Pencuri Ratusan Celana Dalam Wanita

04 Mei 2024 - 23:20 WIB

Polisi mengamankan seorang pemuda berinisial J (31) atas dugaan mencuri ratusan celana dalam wanita milik penghuni berbagai indekos di Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Ini Nama-Nama 25 Anggota DPRD Barut yang Terpilih pada Pemilu Legislatif 2024

04 Mei 2024 - 23:10 WIB

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah pada Kamis kemarin telah melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, pada Pemilu legislatif 2024.

ICC: Ancaman Terhadap Keputusan Mahkamah Bisa Dianggap Kejahatan

04 Mei 2024 - 23:00 WIB

Kantor Kejaksaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menegaskan bahwa ancaman untuk menanggapi keputusan Mahkamah dapat dianggap sebagai suatukejahatan.

Latihan Fisik Dapat Meningkatkan Kebugaran Jasmani Calon Jamaah Haji

04 Mei 2024 - 22:50 WIB

Selain bantuan obat dan alat, peningkatan kebugaran jasmani bagiCalon Jamaah Haji (CJH) dapat dilakukan dengan latihan fisik secara teratur.

Komang Ayu Bawa Indonesia Capai Final Piala Uber Setelah 16 Tahun

04 Mei 2024 - 22:40 WIB

Tunggal putri Komang Ayu Cahya Dewi memastikan regu putri Indonesia menang 3-2 atas Korea Selatan di babak semifinal, Sabtu, sekaligus membawatim Merah Putiimencapai final Piala Uber setelah penantian 16 tahun lamanya.

Ini Beberapa Faktor Yang Menjadi Alasan Perlunya Pengukuran Kebugaran CJH

04 Mei 2024 - 22:30 WIB

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan perlunya pengukuran kebugaran Calon Jamaah Haji (CJH) khususnya jasmani bagi calon jamaah haji Barito Utara.

Bendera Palestina Dilarang Dalam Ajang Eurovision Song Contest

04 Mei 2024 - 22:20 WIB

Persatuan Penyiaran Eropa (EBU) menyatakan melarang bendera Palestina dan simbol-simbol pro-Palestina dalam ajang Eurovision Song Contest yang berlangsung pekan depan di Malmo, Swedia, menurut Anadolu, Jumat.

Pengukuran Kebugaran Guna Mewujudkan CJH Sehat dan Mampu Ikuti Urutan Prosesi Ibadah Haji

04 Mei 2024 - 22:10 WIB

Gerindra Sebut Gelora Tak Menolak PKS Gabung Kabinet Prabowo-Gibran

04 Mei 2024 - 22:00 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Partai Gelora tak menolak kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dinas Kesehatan Barito Utara Periksa Kebugaran 145 CJH

04 Mei 2024 - 21:50 WIB

Dinas Kesehatan Barito Utara priksa kebugaran bagi 145 orang Calon Jamaah Haji (CJH) daerah tersebut, di halaman kantor bupati setempat, Sabtu 3 Mei 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia