BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pimpinan DPRD Barito Timur menyampaikan penjelasan terkait hasil pengajuan keberatan warga Desa Dambung ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) beberapa hari lalu atas penetapan Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 tentang batas daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

"Setelah kita agendakan rapat kerja berkali-kali dengan eksekutif dan warga masyarakat, akhirnya kita bersurat ke Mendagri dan Presiden, dan kemudian dijawab melalui Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara. Setelah dijawab kami sepakati dengan eksekutif penjadwalan dan biayanya dan siapa-siapa yang dilibatkan, kemudian kita berangkat ke provinsi kita minta arahan dengan Gubernur," ungkap Ketua DPRD Barito Timur Nursulistio terkait awal perencanaan pengajuan keberatan ke Mendagri, saat diwawancarai, Selasa, 7 Maret 2023.

"Meskipun saat itu Gubernur belum bisa mendampingi tapi pada prinsipnya beliau mendukung bahwa Dambung adalah wilayah Kalimantan Tengah," imbuhnya.

Selain berkonsultasi ke Pemprov, perwakilan masyarakat juga menemui Anggota DPD RI Perwakilan Kalteng Agustin Teras Narang untuk mendapatkan dukungan dan arahan tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan Desa Dambung.

Selanjutnya tim yang terdiri dari Kepala Desa dan Ketua BPD Dambung, mantir desa, Damang Paku Karau, Perkumpulan Warga Dusmala, GMTPS dan Perhimpunan Warga Lawangan dengan didampingi DPRD Barito Timur, Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan Setda Barito Timur, Camat Dusun Tengah dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Barito Timur berangkat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengajukan keberatan dan diterima oleh Kasubdis Batas Antara Daerah.