Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kominfo Harapkan Forum Data Indonesia Menjadi Rujukan Pembangunan

  • Oleh ANTARA
  • 21 Maret 2023 - 13:20 WIB

BORNEONEWS, Medan - Kepala Dinas Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut), Ilyas S Sitorus mengharapkan setelah terbentuknya Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Sumut dapat menjadi sebuah wadah serta rujukan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkualitas.

"Semoga dengan kegiatan ini memperkuat koordinasi pembina data, walidata, dan produsen data yang dilakukan secara berkala dalam rangka menyelesaikan permasalahan satu data, memastikan ketersediaan data dan mencegah duplikasi, dengan menyusun rencana aksi yang terintegrasi," ujar Ilyas saat menghadiri kegiatan Lokakarya Penguatan dan Percepatan Implementasi Satu Data Sumatera Utara, di Medan, Senin.

Ilyas mengatakan Satu Data Provinsi merupakan kebijakan tata kelola data pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

"Kebijakan tersebut tertuang dalam Pergub Sumut Nomor 2 tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia dan selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia," katanya.

Menurut Ilyas, data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang tepat guna, tepat sasaran, adaptif dan berkelanjutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa data yang berkualitas merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan.


"Salah satu tantangan utama yang saat ini kita hadapi adalah semakin banyak data, semakin banyak masalah. Masalah yang sebenarnya terjadi bukanlah terletak dimana tempat kita menyimpan data, melainkan terletak pada data kita sendiri. Ketika mencari suatu data yang diinginkan justru tidak ada," ujar Ilyas

Analis Ahli Kebijakan Madya Ditjen Bangda Kemendagri, Ucup Hidayat menyampaikan Satu Data Indonesia ini juga menjadi dasar penganggaran untuk menghitung kebutuhan belanja pada tiap komponen kegiatan pada tiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Ini menjadi dasar monitoring dan evaluasi setiap Pembangunan Daerah menjadi bukti pencapaian kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah," ujar Ucup.

ANTARA

Berita Terbaru