BORNEONEWS, Sampit - Aparatur Sipil Negara (ASN) sering melanggar netralitas Pemilu karena melakukan kampanye di media sosial. 

"Yang paling rawan kalau dilihat pilkada serentak tahun 2020 itu kampanye di media sosial," kata Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku dan Netralitas ASN Iip Ilham Firman. 

Hal itu ia katakan saat menjadi narasumber sosialisasi netralitas ASN dalam Pemilu 2024 dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur di Rumah Jabatan Bupati, Kamis, 8 Juni 2023.

Dalam sosialisasi itu, Iip menjelaskan tentang jenis-jenis pelanggaran netralitas Pemilu dan Pileg kepada ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotim. Bentuk pelanggaran itu meliputi:

1. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait Bakal Calon/Calon peserta pemilu dan pemilihan

2. Sosialisasi/ Kampanye melalui Media Sosial/ Media Online dengan Membuat post, comment, share, lika, bergabung/ follow dalam group/ akun pemenangan bakal calon/calon (Presiden/ Wakil Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubemur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota)