Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Nias Barat Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Legislator ini Sebut Buruh Sejumlah PBS di Kalteng Terancam Tak Bisa Gunakan Hak Pilih

  • Oleh Donny Damara
  • 13 Juni 2023 - 12:40 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Legislator Kalteng Yohannes Freddy Ering menyebut buruh sejumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang ada di wilayah Kalteng terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang.

Freddy Ering mengatakan, hal itu terjadi lantaran minimnya dukungan atau kerja sama dari beberapa PBS khususnya perkebunan sawit yang ada di provinsi ini dalam hal menyediakan tempat penyaluran suara (TPS) bagi buruh disekitar lokasi perusahaan.

"Informasinya begitu yang kita dapatkan dari KPU di sejumlah daerah. Banyak PBS yang beralasan bahwa keberadaan kantor Direksi Perusahaan bukan berada di Kalteng, tapi ada di pusat seperti Jakarta dan Kota-kota lainnya," ucapnya, Selasa, 13 Juni 2023.

Minimnya kerja sama serta dukungan dari pihak perusahaan untuk mensukses gelaran pemilu serentak 2024 dikhawatirkan berpotensi menyebabkan para buruh tidak bisa menggunakan hak pilih atau menyalurkan suara, dan hal ini sangat memprihatinkan.

"Atas persoalan tersebut KPU di sejumlah daerah mengeluh. Padahal kerja sama semua pihak untuk mensukseskan pemilu 2024 mendatang sangat diharapkan. Jika banyak buruh yang tidak menyalurkan suaranya maka sangat disayangkan," ujarnya.

Lanjutnya, mengingat adanya keterbatasan dari pemkab untuk mendorong setiap PBS yang ada di daerahnya agar bisa mengikuti aturan, maka sangat diharapkan Pemprov Kalteng dapat turun tangan dalam upaya menyelesaikan permasalah tersebut

"Sesuai tupoksi kami dari Komisi I, kita minta Pemprov bisa mengarahkan PBS yang ada di Kalteng agar dapat turut mensukseskan gelatan pemilu 2024 nanti. Jangan sampai para buruh tidak menggunakan hak pilihnya," tutur Ketua Komisi I DPRD Kalteng ini.

Freddy Ering mengungkapkan, menurut informasi dari panitia pelaksana pemilu di daerah, baik itu dari KPUD maupun PPK, sudah pernah mengirim surat kesejumlah PBS untuk meminta data jumlah pemilih khususnya buruh dan jika memungkinkan untuk membuka TPS khusus di lokasi masing-masing.

"Tapi surat itu tidak ditanggapi sampai sekarang dengan alasan itu tadi. Jadi harapan kita pemprov bisa memantu masalah ini. Pastinya kita ingin semua pihak dapat bersama-sama mensukseskan pemilu 2024, dan tidak ada yang golput," tukasnya. (DONNY D/H)

Berita Terbaru