BORNEONEWS, Muara Teweh – Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra mengatakan dalam UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah diharuskan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Di mana penetapan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak menghambat ekosistem investasi dan kemudahan berusaha,” kata Sugianto Panala Putra, Jumat 14 Juli 2023.

Dalam pelaksanaannya, kata Wabup, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah termasuk mengurus penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi kesejahteraan masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah terkhusus pengelola pajak daerah dan retribusi daerah atas kerjasama dan kerja kerasnya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini,” kata Wabup membacakan sambutan Bupati.

Wabup juga mengatakan dalam rangka meningkatkan PAD, perlu kiranya dilakukan perluasan objek pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan memperhatikan potensi daerah yang ada.

“Oleh sebab itu, melalui penyusunan rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat dikaji kembali potensi obyek pajak dan retribusi daerah lebih dalam, sehingga dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Barito Utara,” imbuhnya.