“Posko layanan pindah memilih ini untuk menjamin layanan tersebut. Kita juga sudah mempersiapkan segala hal, termasuk mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi masyarakat jika ingin mengajukan pindah memilih,” jelas dia.

Disampaikan David, kriteria dan syarat bagi pemilih yang ingin mengajukan pindah memilih, sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 695 tentang persiapan penyusunan DPTb.

“Syarat mutlak untuk dapat pindah memilih adalah pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan itu dapat dicek di https://cekdptonline.kpu.go.id,” kata dia.

Penyusunan DPTb ini, lanjut David, akan berlangsung dua gelombang. Gelombang pertama hingga 15 Januari 2024, dan gelombang kedua 15 Januari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024.

“Gelombang pertama untuk mereka menjalankan tugas di tempat lain, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan berlaku juga untuk keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di Panti Asuhan, menjalani rehabilitasi narkoba, menjalani tahanan di Lembaga Permasyarakatan, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam, bekerja di luar domisilinya,” paparnya.

Kemudian gelombang kedua diberlakukan secara khusus, dan pengajuannya mulai 15 Januari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024, sesuai Putusan MK Nomor 20/PPU-XVII/2019, dengan ketentuan pemilih yang sakit, pemilih yang tertimpa bencana, pemilih yang menjadi tahanan, pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara.

“Pemilih yang mengajukan pindah memilih tersebut harus menyertakan dokumen atau surat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur KPU,” ujarnya.