BORNEONEWS, Jakarta - Rencana uji emisi kendaraan menjadi syarat perpanjangan STNK dan perlakuan denda yang di wacanakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Hal tu mendapat protes keras dari Pakar Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono.

Mantan anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini menilai, Menteri LHK seakan lempar batu sembunyi tangan dan sungguh memprihatinkan karena mengkambing hitamkan emisi gas buang kendaraan masyarakat seluruh Indonesia menjadi penyebab polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Seharusnya kata BHS, Menteri LHK bertanggung jawab penuh atas pencemaran udara di wilayah Jabodetabek, karena terbakarnya hutan di Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa daerah seluruh Indonesia termasuk Papua yang tidak tertangani dan terawat dengan baik, sehingga terjadi polusi yang mencapai wilayah Jabodetabek. 

"Sejauh ini berdasarkan data BMKG, jumlah titik hotspot kebakaran sudah diatas 5.000 titik api sampai dengan hari ini. Dan titik kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera terparah, yang membawa asap kebakaran hutan tersebut ke pesisir pulau Jawa termasuk Jabodetabek, akibat angin berhembus dari barat ke timur agak ke selatan sesuai dengan informasi BMKG.” kata BHS, sapaan akrab Bambang.

Menteri Kehutanan yang merangkap Lingkungan Hidup yang sudah menjabat hampir 10 tahun ini, lanjut BHS, harusnya sudah sangat paham siklus asap tahunan. Karena sudah berkali-kali terjadi kebakaran hutan di tahun-tahun sebelumnya yang selalu membawa dampak polusi udara diatas ambang batas di Jabodetabek, terutama tiap Juli-Agustus. Jika masih tidak paham, maka dianggapnya sungguh keterlaluan.