Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

KPK Cegah Sembilan Orang ke Luar Negeri Terkait Penyidikan di Kementan

  • Oleh ANTARA
  • 07 Oktober 2023 - 08:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan cegah ke luar negeri terhadap sembilan orang yang terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"KPK telah ajukan sembilan orang untuk dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka adalah para tersangka dan pihak-pihak terkait lainnya dalam perkara tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ali menerangkan pengajuan cegah ini berlaku hingga April 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

"Mereka yang dicegah agar tetap berada di dalam negeri sehingga KPK ingatkan untuk para pihak tersebut, kooperatif mengikuti proses hukum ini diantaranya dengan hadir memenuhi agenda pemanggilan dari tim penyidik," ujar Ali.

Penyidik KPK pada Jumat, 29 September 2023, mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ke tahap penyidikan.

Ali menjelaskan penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, KPK belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung.

Seiring perkembangan penyidikan tersebut, KPK kemudian menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 28 September 2023, dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing.

Ali belum memberikan secara pasti nominal uang yang disita dalam penggeledahan tersebut, namun nominal-nya mencapai puluhan miliar.

Selain uang tunai, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk dokumen dalam proses penggeledahan dimaksud. "Termasuk beberapa dokumen, seperti catatan keuangan dan pemberian aset bernilai ekonomis dan dokumen lainnya terkait dengan perkara," ucap Ali.

Ada pun pasal yang diterapkan dalam perkara tersebut yakni Pasal 12 (e) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi soal pemerasan.

Berita Terbaru

Gol Fuki Yamada Bawa Jepang Juarai Piala Asia U-23 2024

Gol Fuki Yamada Bawa Jepang Juarai Piala Asia U-23 2024

  • 04 Mei 2024 - 06:00 WIB
Dewan Kalteng Dorong Pemda Fasilitasi Daerah yang Sulit Mendapatkan Air Bersih

Dewan Kalteng Dorong Pemda Fasilitasi Daerah yang Sulit Mendapatkan Air Bersih

  • 04 Mei 2024 - 05:00 WIB
Pemkab Seruyan Gelar Halal Bihalal Bersama Forkopimda

Pemkab Seruyan Gelar Halal Bihalal Bersama Forkopimda

  • 04 Mei 2024 - 04:00 WIB
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perlu Dukungan Pemda

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perlu Dukungan Pemda

  • 04 Mei 2024 - 03:00 WIB
Temui Warga, Personel Polsek Selat Laksanakan Program Jumat Curhat

Temui Warga, Personel Polsek Selat Laksanakan Program Jumat Curhat

  • 04 Mei 2024 - 02:00 WIB
Pemkab Murung Raya Luncurkan Siskeudes Online

Pemkab Murung Raya Luncurkan Siskeudes Online

  • 04 Mei 2024 - 01:00 WIB
Hadapi Tantangan Pembangunan Diperlukan Komunikasi Intens

Hadapi Tantangan Pembangunan Diperlukan Komunikasi Intens

  • 04 Mei 2024 - 00:00 WIB
Komunitas Peduli Kotim Ajak Masyarakat Lawan Kejahatan Narkoba

Komunitas Peduli Kotim Ajak Masyarakat Lawan Kejahatan Narkoba

  • 03 Mei 2024 - 23:50 WIB
Nuryakin Tegaskan Dedikasi Membangun Kalteng

Nuryakin Tegaskan Dedikasi Membangun Kalteng

  • 03 Mei 2024 - 23:40 WIB
Ini yang Disampaikan Pj Bupati Kapuas saat Hadiri Perpisahan Dua Pegawai Purna Tugas

Ini yang Disampaikan Pj Bupati Kapuas saat Hadiri Perpisahan Dua Pegawai Purna Tugas

  • 03 Mei 2024 - 23:30 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri