Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Polisi Kembali Periksa 19 Saksi soal Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK

  • Oleh ANTARA
  • 18 Oktober 2023 - 17:10 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya kembali memeriksa sebanyak 19 saksi terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dijadwalkan hari ini.

"Dilakukan pemanggilan terhadap 19 orang saksi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi Rabu.

Ade menjelaskan 19 saksi tersebut terdiri dari satu orang saksi dari eks Wakil Ketua KPK RI periode tahun 2007-2011, tiga orang saksi pemeriksaan tambahan (salah satunya adc Ketua KPK RI), enam orang saksi ajudan pejabat eselon 1 di Kementan RI, satu orang Pamwal Ketua KPK RI, delapan orang saksi lainnya.

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa 23 saksi untuk mengusut dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Total sampai dengan kemarin sudah 23 orang saksi dimintai keterangan selama proses penyidikan," kata Ade Safri.

Ditreskrimsus juga telah melaksanakan gelar perkara pada Jumat (6/10) untuk kepentingan peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Dari hasil pelaksanaan gelar perkara dimaksud, selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan tersebut.

Adapun kasus tindak pidana korupsi yang dimaksud berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023.

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 12e atau pasal 12g atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 KUHP.

ANTARA

Berita Terbaru

Dewan Minta Pemda Perhatikan Sejumlah Sektor Krusial di Pelosok

Dewan Minta Pemda Perhatikan Sejumlah Sektor Krusial di Pelosok

  • 06 Mei 2024 - 19:41 WIB
Kepala Desa Diminta Berperan Sosialisasikan Posyandu

Kepala Desa Diminta Berperan Sosialisasikan Posyandu

  • 06 Mei 2024 - 19:20 WIB
Pemkab Kobar Harapkan Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas Bersubsidi Ditingkatkan

Pemkab Kobar Harapkan Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas Bersubsidi Ditingkatkan

  • 06 Mei 2024 - 19:16 WIB
Imunisasi DPT dan IPV Tersedia di Puskesmas Menteng

Imunisasi DPT dan IPV Tersedia di Puskesmas Menteng

  • 06 Mei 2024 - 19:10 WIB
Satresnarkoba Polres Seruyan Amankan Pengedar Sabu di Sejumlah Kecamatan

Satresnarkoba Polres Seruyan Amankan Pengedar Sabu di Sejumlah Kecamatan

  • 06 Mei 2024 - 19:05 WIB
Anggota DPRD Minta Aspirasi Masyarakat terkait Pembangunan Dijadikan Prioritas

Anggota DPRD Minta Aspirasi Masyarakat terkait Pembangunan Dijadikan Prioritas

  • 06 Mei 2024 - 19:00 WIB
Secara Triwulan, Sembilan Lapangan Usaha Alami Pertumbuhan Positif

Secara Triwulan, Sembilan Lapangan Usaha Alami Pertumbuhan Positif

  • 06 Mei 2024 - 18:56 WIB
Pj Bupati Seruyan Minta PPPK Segera Menyesuaikan Diri

Pj Bupati Seruyan Minta PPPK Segera Menyesuaikan Diri

  • 06 Mei 2024 - 18:50 WIB
Warga Terdampak Kebakaran Rumah di Desa Sei Kayu Terima Bantuan

Warga Terdampak Kebakaran Rumah di Desa Sei Kayu Terima Bantuan

  • 06 Mei 2024 - 18:46 WIB
Pj Wali Kota Palangka Raya Dorong Peran Aktif Pemangku Adat Akselerasi Pembangunan Daerah

Pj Wali Kota Palangka Raya Dorong Peran Aktif Pemangku Adat Akselerasi Pembangunan Daerah

  • 06 Mei 2024 - 18:40 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri