Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DPRD Kobar Ingin Pengelolaan TPI dan Hasil Ikan Seperti di Subang

  • 26 April 2016 - 18:15 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sejumlah anggota komisi B dan Ketua DPRD Kobar, Triyanto rupanya tertarik dengan pengolahan ikan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Subang, Jawa Barat. 

Para anggota DPRD Kobar tersebut hari ini Selasa (26/4/2016), tengah melaksanakan kunjungan kerja terkait pengelolaan TPI dan pengolahan tepung ikan.

Triyanto tertarik mengaplikasikan sistem yang dijalankan oleh Pemkab Subang dan sejumlah nelayan di sana. Dari mulai pengelolaa lelang ikan dan pengolahan  ikan diwadahi dalam bentuk Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Inti Mina Fajar Sidiq.

"Di sini (Kabupaten Subang, Red) TPI dan pengelolaannya sudah sangat baik, sudah dibentuk KUD dengan anggotanya para nelayan dan pelaku jual-beli di TPI," ungkap Triyanto melalui sambungan telepon, Selasa (26/4/2016).

Suksesnya sistem pengelolaan yang sudab dibentuk oleh Pemkab Subang, KUD yang dibentuk untuk mengurusi TPI tersebut menghasilkan keuntungan Rp650 juta tiap tahun. 

"Ini perlu ditiru, karena sudah cukup berhasil," katanya.

Kunjungan kerja ke Subang juga berkaitan dengan pembangunan gedung pengolahan ikan milik Pemkab Kobar yang berada Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai. 

Nantinya, gedung yang sudah selesai pengerjaannya akan meniru sistem yang diterapkan oleh Pemkab Subang. 

"Dari proses lelang di TPI, sampai pengolahan ikan sisa lelang yang tidak laku dijadikan produk tepung ikan. Jadi semuanya memiliki nilai jual, tidak ada yang sia-sia, Pemkab bertugas sebagai pengawas dan monitoring, karena TPI itu sudah diserahkan ke KUDnya" ujar Triyanto.

Sementara itu, Kepala Dinas maupun perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kobar tak hadir. Triyanto menilai, kehadiran DKP sangat penting untuk melihat menyimak dan mengaplikasikan materi yang didapat dari hasil kunker terkait KUD di TPI dan pengelolaan hasil perikanannya.

Sekretaris DKP Kobar Rudolf Dita tak membantah jika surat dinas untuk kunjungan kerja ke Kabupaten Subang ada. Namun karena keterlambatan pesawat membuat perwakilan dari DKP tak bisa hadir. 

"Ada yang ikut kesana, tapi katanya pesawatnya terlambat, karena dari DKP ini gak berangkat bareng anggota DPRD," kata dia. (CECEP HERDI/m)

Berita Terbaru