Moratorium usulan pemekaran daerah provinsi, kabupaten/kota, akan diperpanjang. Dengan demikian, pemerintah pusat menutup rapat pembentukan daerah otonomi baru (DOB), sekalipun sampai terjadi desakan massa unjuk rasa yang sangat kuat. 

'Silakan demo, tapi tidak akan ada pemekaran,' ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) saat peluncuran Institut Otonomi Daerah dan Seminar Nasional ''Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN'', di Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Alasan moratorium, menurut JK, adalah merosotnya dana untuk program pembangunan di era setelah reformasi dan otonomi daerah. Ia menyebut setidaknya 50% anggaran sebelum era reformasi untuk pembangunan . Namun, setelah reformasi hanya 20-30%.

'Secara nominal tinggi, namun persentase untuk program pembangunan sangat rendah. Perbandingannya tidak signifikan dengan angka itu. Terlalu besar ongkos pemerintahan,' tegas JK

Ia memaparkan, pada 2006 transfer dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) ke daerah sekitar Rp220 triliun. Namun, tahun ini transfer DAU dan DAK mencapai Rp770 triliun.

'Artinya banyak biaya ope-rasional yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kalau ditambah lagi peme-rintahan, anggaran pun akan bertambah. Ada daerah yang anggaran rutinnya 50 bahkan 80%, namun ada juga yang anggaran rutinnya hanya 5%,' beber mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ia menambahkan, ba-nyak daerah justru meng-utamakan pembangunan kantor dan pengadaan mobil dinas. 'Padahal semangat otonomi daerah itu untuk rakyat yang membutuhkan air dan kebutuhan hidup lainnya, ' cetus JK.

Pertumbuhan tinggi

JK mengisyaratkan, pembentukan DOB bisa memungkinkan bila pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi. Saat ini, laju ekonomi nasional baru mencapai 5%, sehingga tidak tepat jika pemerintah harus mengeluarkan biaya operasional pemerintahan yang tinggi pula. 

'Kalau ekonomi kita tumbuh 7%, baru berpikir pemekaran itu perlu atau tidak,' ujar JK.

JK menjelaskan di te'ngah perlambatan ekonomi, Indonesia mengalami defisit anggaran yang hampir mendekati 3%. 'Hal itu berarti gaji yang diberikan kepada para PNS hasil utang. Apa kita perlu seperti ini' tanya Wapres. 

(ANT/B-10)