"Ini juga tindak lanjut atas rilis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di mana kabupaten Kotawaringin Timur terbanyak APK tidak sesuai ketentuan," ujarnya.

Penertiban tersebut berlangsung selama 24-25 Januari 2024 melibatkan DPMPTSP, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Polres Kotim, Kodim 1015 Sampit, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan.

Khusus di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang, Bawaslu Kotim membagi 3 grup penertiban dengan masing-masing rute yang ditetapkan.

Grup I hari pertama menyisir Jala Tjilik Riwut, SPBU Tjilik Riwut perbatasan Kota Besi, Jalan Semekto, Jalan Muchran Ali dan Pasar Keramat. Kemudian hari kedua group I menyisir Jalan Christopel Mihing, Jalan Walter Conrad dan Jalan Desmon Ali. 

Grup II hari pertama menyisir Jalan Sampoerna, Jalan RA Kartini, Jalan Ki Hajar Dewantara, dan Jalan Tidar Raya. Grup II berlanjut hari kedua menyisir Jalan Hasan Mansyur, Jalan Kenan sandan dan Jalan Bukit Raya.

Sementara grup III hari pertama menyisir Jalan HM Arsyad, Jalan Kembali, Jalan Juanda, Jalan Pangeran Antasari, Jalan DI Panjaitan, dan Jalan Anang santawi. Dilanjutkan hari kedua menyisir Bundaran Belanga, Jalan Pramuka, Jalan Pemuda, Jalan S Parman, Jalan Kapten Mulyono sampai bundaran KB.

"Kecamatan di luar Kota Sampit sampai dengan desa/kelurahan kami instruksikan kepada jajaran Panwascam, Camat, Lurah dan Kepala desa untuk bergerak serentak menertibkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bawaslu Kotim akan mendata dan menyimpan APK hasil penertiban tersebut. Pihaknya memastikan, jika ada peserta pemilu yang ingin mengambil APK, harus secara resmi bersurat kepada Bawaslu Kotim. Serah terima akan dilaksanakan dengan membuat berita acara. (DEWI PATMALASARI/Y)