Ia pun memberitahukan point penting perjanjian tersebut, diantaranya :

1. Pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya.

2. Penelitian dan pengembangan produk sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

3. Kerjasama penyuluhan dan penerangan hukum.

4. Pengkajian hukum.

"Ini juga untuk melakukan tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi, serta kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi," tandasnya. (MARINI/H)