Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Mukhtarudin Soroti Masih Banyaknya Desa Belum Teraliri Listrik

  • Oleh Danang Ristiantoro
  • 21 Maret 2024 - 22:50 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun -  Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin menyoroti masih banyaknya desa dan dusun yang belum teraliri listrik selama 79 tahun Indonesia merdeka.

"Sudah 79 tahun kita merdeka, tapi masih banyak desa yang hingga saat ini belum menikmati listrik dan masih hidup dalam kegelapan," kata Mukhtarudin, Kamis, 21 Maret 2024.

Untuk itu, ia menegaskan pemerintah wajib menyiapkan anggaran pembiayaan terhadap listrik bagi desa dan dusun di seluruh wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

"Khususnya di Kalimantan Tengah, ada sekitar 400 an desa lebih yang belum teraliri listrik. Bahkan ada kecamatan yang belum teraliri listrik. Belum lagi pada 3T yang lain seperti Papua dan Maluku," tegasnya.

Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mengingatkan, bahwa listrik Desa merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo yang harus selesai pada tahun 2025 mendatang.

"Nah lho. Ini kalo Pemerintah tidak menyiapkan anggaran terhadap penyelesaian listrik desa ini. Lalu sampai kapan daerah 3T ini menikmati keadilan energi," tutur Mukhtarudin.

Oleh karena itu, peraih tokoh peduli daerah terbaik Parlemen Award 2023 ini meminta negara wajib hadir guna untuk memberikan pelayanan, pemertaan energi listrik bagi rakyat nya sendiri.

"Saya sampaikan pada saat Raker dengan Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR di Gedung Parlemen Senayan, di Jakarta. Bahwa listrik ini menjadi barang langka di desa-desa terpencil. Ini yang harus diprioritaskan," beber Mukhtarudin.

Bahkan, lanjut Mukhtarudin, masyarakat itu swadaya diri sendiri untuk menikmati listrik. Mereka harus beli mesin, beli solar dengan harga yang tidak murah untuk bisa terang.
"Ini saya kira, sama saja membebankan dan memiskinkan rakyat," tegasnya.

Oleh karena itu, Anggota Banggar DPR RI ini bilang pemerintah wajib hadir menyiapkan akses listrik untuk sejumlah desa di tanah air.

"Kalau pembiayaan listrik desa tidak melalui PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada PLN, maka plan B nya apa. Agar listrik desa bisa terealisasi sesuai target Presiden Jokowi di tahun 2025 ini dapat terwujud," tegasnya lagi.

Pria kelahiran Pangkalan Bun Kalteng ini tak lupa mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, bahwa terkait listrik desa telah tercatat dalam kebijakan kesimpulan rapat Banggar DPR RI dengan pemerintah terkait UU APBN 2024. (DANANG/Y)


TAGS:

Berita Terbaru