Suara Rakyat Kalimantan
www.borneonews.co.id
 

Petani Bingung Buka Lahan karena Takut Sanksi Berat

Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Aula Desa Runtu membingungkan masyarakat, khususnya petani. Ini  terkait metode pembukaan lahan dan hutan tanpa bakar. BORNEONEWS/KOKO SULISTYO
Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Aula Desa Runtu membingungkan masyarakat, khususnya petani. Ini terkait metode pembukaan lahan dan hutan tanpa bakar. BORNEONEWS/KOKO SULISTYO

BORNEONEWS, Desa Runtu - Sanksi berat tersedia bagi masyarakat yang membuka lahan dan hutan dengan cara bakar. Sanksi pidana berupa hukuman maksimal 10 tahun dan denda 1Rp0 miliar menanti pelaku pembakar lahan dan hutan. Akibatnya, petani di Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) merasa bingung terkait metode pembukaan lahan pertanian tanpa bakar.

Sementara distribusi bibit jagung yang sudah sampai ke petani di desa tersebut sebanyak 800 kilogram atau setara luasan lahan 40 hektar, hingga saat ini tidak bisa ditanam. 

"Kalau lahan kami tidak dibuka dengan dibakar, bagaimana kami bisa memanfaatkan untuk pertanian," kata Marjuan, warga Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin  Barat, Minggu (22/5/2016).

Marjuan juga mempertanyakan bantuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kobar yang berbeda dari tahun sebelumnya. Menurutnya, tahun 2015 bantuan bibit jagung sudah satu paket dengan herbisida, terutama roundap (racun untuk mematikan rumput).

"Tahun ini hanya bibit jagung, sementara herbisida kita tidak diberi. Kalau lahan kami tidak diracun untuk membukanya, ya tentu dengan dibakar. Tetapi sanksinya berat, lalu bagaimana kami bisa tanam bibit jagungnya," keluh Marjuan yang juga ketua kelompok tani ini.

Ia membeberkan, dari 75 hektar lahan yang ditanami jagung, seluas 17 hektar yang mengalami puso, sementara sisa lahannya menghasilkan 40 ton. 

Satu kilogramnya dijual ke pabrik Rp3 ribu dengan unit yang sudah ditanggung oleh pabrik. "Kalau pemasaran kita tidak menjadi soal harga Rp3 ribu sudah bagus," ungkap Marjuan.

Ia menyesalkan, sikap tegas pemerintah yang melarang pembukaan lahan dengan dibakar tidak dibarengi solusi. Ia berharap ada keringanan bagi petani karena di lahan mereka hanya ditumbuhi rerumputan dengan tinggi hingga 70 centimeter.

"Kalau kita mau jujur kebakaran ini juga banyak disebabkan oleh perusahaan di Kalteng. Tapi akibatnya warga khususnya petani seperti kami yang terdampak dengan kebijakan ini," pungkas Marjuan. (KOKO SULISTYO/m)

Berita Terkait

Petani  Jangan  Bakar Hutan

Petani Jangan Bakar Hutan

mengantisipasi kem­­bali muncul­nya bencana kabut asap yang di­sebabkan kebakaran hutan
Bupati Sukamara Minta Warga Jangan Bakar Hutan Saat Musim Kemarau

Bupati Sukamara Minta Warga Jangan Bakar Hutan Saat Musim Kemarau

sukamara – bupati sukamara menghimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten
Petani Sebangau akan Diajari Buka Lahan Tanpa Bakar

Petani Sebangau akan Diajari Buka Lahan Tanpa Bakar

dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten pulang pisau akan melaksanakan kegiatan
BPBD Gencar Sosialisasikan Pencegahan Dini Karutla

BPBD Gencar Sosialisasikan Pencegahan Dini Karutla

badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten kotawaringin timur gencar bersosialisasi
Pemkab Giatkan Rakor Karhutla, Pembukaan Lahan Tanpa Dibakar Tak Ditemukan Solusi

Pemkab Giatkan Rakor Karhutla, Pembukaan Lahan Tanpa Dibakar Tak Ditemukan Solusi

borneoenws, pangkalan bun - pemerintah kotawaringin barat serta seluruh instansi
Sanksi Perusahan Pembakar Dibedakan dengan Petani

Sanksi Perusahan Pembakar Dibedakan dengan Petani

palangka raya – tindak tegas perusahaan pembakar, itulah komitmen gubernur
Baleg DPR RI Pantau UU Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah

Baleg DPR RI Pantau UU Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah

palangka raya - badan legislasi (baleg) dewan perwakilan rakyat
Masyarakat Difasilitasi Cara Bercocok Tanam Tanpa Membakar Lahan

Masyarakat Difasilitasi Cara Bercocok Tanam Tanpa Membakar Lahan

masalah kebakaran hutan dan lahan menjadi perdebatan dimana-mana.salah satunya di
Pergub Dicabut, Pembakar Hutan dan Lahan Dijerat Hukum

Pergub Dicabut, Pembakar Hutan dan Lahan Dijerat Hukum

gunung mas -  kepolisian resor kabupaten gunung mas (gumas)
Selama 2016 Baru 7 Titik Panas Terpantau di Kalteng

Selama 2016 Baru 7 Titik Panas Terpantau di Kalteng

palangka raya - sejak januari hingga 31 mei 2016