Suara Rakyat Kalimantan
www.borneonews.co.id
 

Perkumpulan Petani Suarakan Pencabutan Larangan Ekspor Rotan

Para petani, pengumpul, dan pengusaha rotan di Kabupaten Kotim, saat berdemonstrasi menuntut pencabutan Permendag No.35 Tahun 2011 tentang Larangan Ekspor Rotan Mentah dan Setengah Jadi, di depan kantor DPRD setempat, beberapa waktu lalu. BORNEO/M. RIFQI
Para petani, pengumpul, dan pengusaha rotan di Kabupaten Kotim, saat berdemonstrasi menuntut pencabutan Permendag No.35 Tahun 2011 tentang Larangan Ekspor Rotan Mentah dan Setengah Jadi, di depan kantor DPRD setempat, beberapa waktu lalu. BORNEO/M. RIFQI

BORNEONEWS, Kotawaringin Timur - Anggota Fraksi PAN DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang H Syamsu, meminta pemerintah pusat mencabut larangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 35 Tahun 2011. Larangan ekpor rotan mentah sudah lama membuat petani dan pengepul rotan di daerah ini terpuruk.

“Perkumpulan Petani, Pedagang dan Industri Rotan Kalimantan, 21 Mei 2016 berkumpul dalam musayawarah besar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mereka satu suara berjuang agar SK Menteri Perdagangan itu dicabut,” kata dia, saat ditemui di ruang kerja Komisi III DPRD Kotim, Senin (23/5/2016).

Menurut Dadang yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia Kabupaten Kotim itu, kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata niaga rotan dan mendorong daya serap industri kerajinan rotan dalam negeri tersebut malah memperburuk kondisi perotanan. 

“Masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil budidaya rotan sangat merasakan dampaknya.  Ribuan ton rotan mentah di Kotim membusuk karena sulitnya menjual hasil panen rotan,” kata Dadang.

Meskipun pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi berlakunya Permendag No.35 Tahun 2011 tersebut, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi tentang perkembangan dari pembentukan Badan Penyangga Rotan. Badan ini direncanakan pemerintah berfungsi menampung hasil-hasil rotan mentah. Sebagai antisipasi tidak terserapnya rotan mentah oleh industri kerajinan dan meubel rotan dalam negeri pasca diberlakukannya larangan ekspor rotan mentah.

“Begitu juga janji pemerintah meningkatkan nilai tambah dari produksi rotan dari bahan baku menjadi produk setengah jadi bahkan produk jadi seperti meubel dari rotan yang akan dipergunakan oleh masyarakat dan pemerintahan tidak pernah terealisasi,” jelasnya.

Karena itu, Dadang berharap, Permendag Nomor 35 tahun 2011 itu dicabut. Setidaknya direvisi agar ekspor rotan menah dan setengah jadi diperbolehkan kembali. (RIFQI/N).

Berita Terkait

PEPPIRKA Perjuangkan Kejayaan Rotan Kalimantan

PEPPIRKA Perjuangkan Kejayaan Rotan Kalimantan

barito-selatan - asosiasi perkumpulan petani, pedagang dan industri rotan
Gubernur Sugianto Diminta Cari Solusi Pasarkan Rotan

Gubernur Sugianto Diminta Cari Solusi Pasarkan Rotan

kasongan - sejumlah warga di wilayah kecamatan tasik payawan
Dua Perda Kotawaringin Timur Ikut Dicabut Pemerintah Pusat

Dua Perda Kotawaringin Timur Ikut Dicabut Pemerintah Pusat

sampit - pemerintah pusat mencabut ribuan peratu‎ran daerah (perda)
Dua IKM Dapat Anugrah Bintang Tiga dari Menteri

Dua IKM Dapat Anugrah Bintang Tiga dari Menteri

pemerintah kabupa­ten kapuas patut berbangga.karena dua kelom­pok industri kecil dan
Petani Babat Kebun Karet karena Terus Merugi

Petani Babat Kebun Karet karena Terus Merugi

sejumlah petani atau pemilik kebun karet di kabupaten katingan, kalimantan
DPRD Kotawaringin Timur Desak Pemda Bentuk BUMD Pertanian

DPRD Kotawaringin Timur Desak Pemda Bentuk BUMD Pertanian

sampit - anggota komisi ii dprd kotawaringin timur, kalimantan
Perkuat Kerajinan Rotan dan  Industri Kecil Menghadapi MEA

Perkuat Kerajinan Rotan dan Industri Kecil Menghadapi MEA

disperindagkop dan umkm kapuas terus mendorong masyarakat agar mengembangkan kerajijanan
BI Akan Evaluasi Kembali Koordinator Pembayaran Warkat Debet Kapuas

BI Akan Evaluasi Kembali Koordinator Pembayaran Warkat Debet Kapuas

jakarta - bank indonesia (bi) berencana akan mengevaluasi keberadaan
DPRD Kotim Belum Terima Surat Resmi Pencabutan Perda

DPRD Kotim Belum Terima Surat Resmi Pencabutan Perda

kotim - di antara 3.143 peraturan daerah yang yang
Pemerintah Janji Manfaatkan Karet untuk Infrastruktur

Pemerintah Janji Manfaatkan Karet untuk Infrastruktur

ketua gabungan pengusaha karet indonesia (gapkindo) kalimantan selatan dan kalimantan