Jadi, lanjutnya, ketentuan ISPO selain diwajibkan bagi perusahaan yang telah berlaku tahun 2020, pemerintah akan memberlakukan hal yang sama untuk pekebun rakyat pada 2025.

Sementara itu, Direktur AKPY-STIPER, Dr Sri Gunawan menjelaskan bahwa dengan adanya mandatori ISPO Petani sawit dapat naik kelas, dalam mengelola kebun sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar global. Mengingat kelapa sawit merupakan komoditas global.

"Kegiatan workshop dan sosialisasi akan memudahkan dan mencari solusi dengan banyak permasalahan yang dihadapi pekebun sawit dari luasan lahan perkebunan rakyat 6,7 juta ha atau 41 persen dari total luasan tutupan lahan sawit 16,38 juta ha," kata Sri Gunawan dalam rilis yang sama.

Hal-hal yang selama ini menjadi permasalahan bagi para pekebun sawit menurut Sri Gunawan ialah surat tanah tidak ada, izin usaha belum ada, tanaman sawit yang telah memasuki usia tua bahkan lebih dari 20 tahun, kemudian produktivitas yang rendah hingga perlu peremajaan, bibit tidak bersertifikat, rendemen rendah, keterampilan SDM petani yang kurang update, sarana dan prasarana petani yang kurang, biaya produksi jadi tinggi dan banyaknya pencurian kelapa sawit.

"Makanya kita mau memberikan pemahaman tentang ISPO pada pekebun rakyat. Agar lebih memahami Prinsip dan Kriteria IPSO. Kita juga agendakan workshop Penyusunan Proposal ISPO, bimbingan teknis tentang peningkatan kapasitas dan kapabilitas Koperasi dan UMKM Petani Kelapa Sawit, khusunya lingkungan yang lestari," tuturnya lagi. (TESTI PRISCILLA/H)