BORNEONEWS, Kotim - Sejumlah pengusaha pengadaan barang dan jasa konstruksi lokal melontarkan keluhan. Pelaku usaha yang tergabung dalam beberapa asosiasi itu, mensinyalir pelaksanaan berbagai proyek pemerintah daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur dimonopoli beberapa pihak tertentu.

'Kami melihat tahun ini pelaksanaan lelang untuk mendapatkan pekerjaan proyek pemerintah di daerah ini dimonopoli oleh beberapa perusahaan,' kata Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Kotim, H. Aidin, di Sampit, Rabu (1/6/2016).

Pihaknya menyayangkan sikap dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tebang pilih dalam pemberian pelaksanaan proyek kepada para pengusaha. Baik itu proyek penunjukan langsung (PL) maupun proyek yang dilakukan lelang.

Ketua Himpunan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Hipsindo) Kotim, Essyatianus B Iyong, mengungkapkan proyek-proyek kecil yang seharusnya bisa didapatkan pengusaha kecil malah diperuntukkan bagi segelintir kelompok. 'Bahkan, anggota kami dalam 12 kali mengikuti lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kotim, tidak pernah sekalipun menang. Kami punya datanya, termasuk perusahaan mana yang menang.'

Hal serupa juga disampaikan Anggota Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kotim Jumri. Pihaknya menuntut keadilan dan pemerataan dalam pekerjaan proyek pemerintah daerah. 'Selama ini kami tidak diperhatikan, seharusnya ada pemerataan dalam pekerjaan proyek.'

Para pengusaha jasa konstruksi itupun berkumpul di RM Bambu Kuning Jalan Lembaga Sampit, Rabu (1/6/2016), guna membicarakan permasalahan yang dihadapai para kontraktor lokal tersebut.

Ketua Dewan Pembina Gapensi Kotim, M Gumarang, usai pertemuan menyampaikan, lima organisasi asosiasi kontraktor, yakni Gapensi, Gapeksindo, Gapeknas, Hipsindo, dan Aspekindo, telah sepakat untuk melakukan penguatan organisasi pelaksana konstruksi sebagai mitra pemerintah daerah. 'Kami mempunyai pandangan sama, untuk menegakkan dunia usaha jasa konstruksi agar mempunyai kemandirian dan profesional.'

Keluhan dari para kontraktor lokal adanya pihak-pihak tertentu yang menguasai proyek-proyek pemda harus segera diluruskan. Jangan sampai dugaan praktik monopoli oleh segelintir perusahaan di berbagai proyek pemda makin menjadi. (M. RIFQI/N).