BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Merasa terkatung-katung dan tak jelas statusnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat Fahrizal Fitri akhirnya mendesak bupati untuk secepatnya mengeluarkan keputusan hasil pemerikaan tim.

Fahrizal menyurati Bupati Kobar Bambang Purwanto melalui ajudan bupati, Senin (6/6/2016). Fahrizal meminta Bupati segera memutuskan dengan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar aturan.

"Janji saya pekan lalu, kalau Bupati tidak memutuskan juga, saya akan menyuratinya hari Senin (hari ini, Red)," kata Fahrizal melalui sambungan telepon, siang ini.

Fahrizal merasa heran, bupati sesulit itu memutuskan permasalahan yang dialami Fahrizal bersama anak buahnya. Padahal, tim sudah menyerahkan hasil pemeriksaan satu bulan lalu.

"Ada yang janggal ini, kok Bupai sulit sekali memutuskan," terangnya heran.

Dugaan Setingan

Bukti mengejutkan dari salah satu sumber Borneonews, rekaman perbincangan antara pegawai BLH Kobar yang mogok kerja dengan dua pegawai di dinas PU Kobar. Dalam rekaman yang berdurasi dua jam tersebut, Bupati Kobar disebut-sebut menjadi aktor penting dalam mogok kerja puluhan PNS di BLH Konar beberapa wakti lalu. Bahkan, didalamnya Bupati menyuruh Pegawai BLH yang mogok kerja harus kompak.

"Bupati bilang kita (pegawai BLH yang mogok dan Bupati ) harus kompak," sebutnya pada rekaman menit ke 07.00 uang diketahui orang tersebut berinisil H.

Dalam rekaman itu juga terdengar pembicaraan antara Pegawai BLH yang mogok berinisial M dan B dengan PNS Dinas PU yakni inisial J.

"Ni kayanya kata Pak Bambang (Bupati) lebih rajin sekarang daripada kemarin-kemarin sebelum pak fitri kemarin, (disingkirkan dari BLH)"

Meski rekaman tersebut tak terdengar begitu jelas. Namun sumber menyebut, pegawai BLH yang mogok ini sudah tiga kali melakukan pertemuan dengan bupati di rumah pribadi Bupati sebelum mogok berjamaan berlangsung. 

Sementara itu, terkait putusan Bupati, Fahrizal Fitri kini telah mengisi amunisi, jika keputusan Bupati tak memuaskan dirinya. Ia akan mengajukan banding. Fahrizal mengaku sudah berkordinasi dengan Komisi A DPRD Kotawaringin Barat, Kemenpan-RB, dan Gubernur Kalimantan Tengah.

"Dalam surat yang saya layangkan ke Bupati untuk menanyakan dan meminta segera diputuskan penetapan hasil pemeriksaan tim tanggal 27 dan 29 April 2016 itu," jelas Fahrizal Fitri.

Menanggapi bukti rekaman dari para pegawai BLH yang mogok, Bupati tak merespon. Padahal, bukti rekaman tersebut jelas membawa nama Bupati Kobar, Bambang Purwanto. (CECEP HERDI/m)