BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) memperketat pengawasan terhadap pengemis dan selama Ramadan 2016, dan menjelang lebaran Idul Fitri 1437 Hijriyah. Instansi terkait wajib menertibkan mereka, agar tidak meresahkan warga, khususnya umat Islam yang menjalankan ibadah puasa.

'Kami ingin Kota Sampit bebas dari pengemis dan gelandangan selama Ramadan, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan tenang,' kata anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Cici Desylia di Sampit, Senin (20/6/2016).

Menurut Cici, fenomena pengemis dari kalangan anak-anak hingga lanjut usia butuh perhatian serius dari pemkab melalui instansi terkait. Karena keberadaan mereka mengganggu kenyamanan orang lain. "Ada yang berpendapat, keberadaan pengemis, juga gelandangan adalah dinamika kehidupan dalam wilayah perkotaan, tetapi tidak positif baik bagi pengemis maupun pemerintah daerah."

Karena itu, Dinsosnakertrans selaku instansi yang relevan menangani masalah sosial harus proaktif menangani komunitas pengemis di jalanan. Permintaan agar instansi terkait menertibkan pengemis bukan berarti menghalangi masyarakat untuk menyalurkan bantuan sosial. Terlebih semua agama mengajarkan untuk berbagi kepada yang kekurangan dan tidak mampu.

Namun kenyataannya, ada yang menjadikan mengemis itu sebagai profesi. Sehingga mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan ada juga yang malas bekerja karena dengan mengemis hasil yang didapat lebih menjanjikan.

'Seperti yang baru-baru ini terungkap, pengemis di daerah ini bahkan memiliki mobil dan kartu kredit. Artinya ini dijadikan profesi dengan memanfaatkan rasa iba masyarakat,' ucap Cici.

Politisi PDI Perjuangan itu pun meminta perlu ada koordinasi antara instansi terkait guna mengantisipasi kedatangan dan beroperasinya pengemis dan gelandangan di Sampit. (M. RIFQI/N).