BORNEONEWS, Kasongan - Meskipun memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),  Pemerintah Kabupten Katingan diminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), 'yakni Pemkab Katingan harus menyelesaikan ratusan rekomendasi tindaklanjut.

Hal itu dikemukakan oleh Bupati Katingan Ahmad Yantenglie dalam arahannya pada acara syukuran atas pencapaian opini WTP, di 'rumah jabatan bupati setempat, Senin (20/6) sore.

Yantenglie menyebut,' ada sebanyak 240 rekomendasi untuk ditindaklanjuti, harus diselesaikan menyangkut masalah administratif. 

"Dari dulu saya sering mengatakan bahwa kelemahan kita adalah masalah administratif. Tindaklanjut itupun diberikan bagaimana  agar kita menyelesaikannya secara administratif. Kemudian ada temuan yang bersifat keuangan finansial," kata Yantenglie.

Berkaitan dengan hal itu, kata Bupati, dirinya telah meminta kepada pihak Inspektorat untuk mengarahkan pola pikir pemerintahan selain membangun sebuah sistem yang baik. 

"Jadi kedua hal itu sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Sistem baik tidak baik jika yang menjalankannya tidak baik, sebaik sistem pasti ada celah dan kurangnya. Maka, personalia atu orangnya juga harus sinkron dan harus sejalan secara bersama-sama dengan sistemnya," imbuhnya.

Bupati berharap, ke depan dapat membentuk sebuah sistem dan pola pikir yang selaras, kemudian menata sistem dan berbuat lebih baik lagi. "Ke depan pasti akan semakin banyak hal yang harus kita kaji kembali, tata aset, status aset yang sangat penting yang menjadi masalah tanah, surat hibahnya belum ada dari dulu," ungkapnya. (rul'/*)