BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran menyampaikan 5 poin usulan untuk mengendalikan inflasi. Usulan diberikan pada acara Sarasehan Nasional dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) VII, di Function Room, Gedung Bank Indonesia (BI) Lantai 4, Jalan MH Thamrin Nomor 2, Jakarta, Rabu (3/8/2016) malam.

Hal ini disampaikan Marianitha, kepala Biro Humas dan Protokol, Setda Provinsi Kalteng melalui Rilis Pers kepada Borneonews, Kamis (4/8/2016). Kelima poin usulan ini, pertama, percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalteng, kedua penyelesaian pembangunan infrastruktur. Ketiga, pembagian Balai Jalan Wilayah Kalimantan menjadi dua, sebagaimana pembagian wilayah Komando Daerah Militer (Kodam).

"Poin keempat ialah pembangunan energi listrik dan poin kelima terkait swasembada daging sapi melalui program integrasi sawit-sapi," ungkap perempuana yang akrab disapa Titha ini.

Selanjutnya, Kamis (4/8/2016), Gubernur Kalteng kembali menghadiri Rakornas TPID VII Tahun 2016, di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Acara yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut dibuka Presiden RI Joko Widodo. Rakornas kali ini dihadiri menteri-menteri Kabinet Kerja, seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menteri BUMN Rini Soemarno.

Juga ada Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Seskab Pramono Anung, serta Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro.

Selain itu, sebanyak 34 gubernur dan 455 bupati/walikota dari seluruh Indonesia juga hadir mewakili TPID daerahnya masing-masing dalam Rakornas yang diselenggarakan BI ini. Rakornas sendiri nantinya akan memperkuat peta jalan (road map) target pengendalian inflasi nasional sebesar 3,5 persen pada 2018 mendatang.

Pada kesempatan ini, BI mengapresiasi sinergitas pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan melalui terkendalinya inflasi sejak tahun 2015 sebesar 3,35 persen dan inflasi tahunan hingga Juli 2016 yang tercatat sebesar 3,21 persen. Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyinggung pentingnya peran koordinasi pusat dan daerah dalam rangka mencapai inflasi yang rendah dan stabil.

"Pembangunan daerah akan berjalan sinergi bila dalam pelaksanaannya sudah mengacu pada RTRW-nya dan terintegrasi dengan RTRW milik provinsi serta nasional," ucap Tjahjo.

Adapun dalam upaya menyederhanakan regulasi, percepatan investasi dan perizinan, serta mengurangi ekonomi biaya tinggi, pemerintah telah mencabut 3.143 Perda/Perkada yang menghambat investasi. (TESTI PRISCILLA/N).