BORNEONEWS, Barito Selatan -  Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan sistem full day school dinilai tidak cocok diterapkan di Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah. Sistem 'sehari penuh' di sekolah tingkat SD dan SMP Negeri maupun swasta itu, mungkin hanya cocok di kota-kota lainnya di Indonesia.

'Sistem tersebut hanya cocok diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di kota besar. Untuk wilayah perdesaan sangat tidak cocok,' kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Barsel, Raden Sudarto kepada Borneonews, Rabu (10/8/2016).

Ia mengatakan, kalau untuk dinas pendidikan tidak masalah karena apapun program dari pusat harus dilaksanakan. Namun, kondisi infrastruktur dan fasilitas sekolah di Barsel tidak ada yang cocok untuk konsep full day school. Apalagi di wilayah desa. 

Konsep ini cukup berat dilaksanakan apalagi untuk anak-anak sekolah dasar. Karena pendidikan tanggungjawabnya bukan hanya guru tapi, peran orang tua pun sangat penting.

Artinya kementerian jangan hanya melihat seperti di Jakarta, Bandung dan kota-kota besar lainnya. Lihat di Kalimantan Tengah dan Papua tidak semuanya akan cocok dengan konsep tersebut.

Konsep itu pun belum tentu berjalan baik, meski sekolahnya sudah memadai. Jangan-jangan sistem seperti ini akan menimbulkan generasi strees dan defresi. Kenapa demikian Ya karena rata-rata para orang tua wali murid di perdesaan mata pencahariannya bertani. 

Selain itu, banyak guru honor  yang rata-rata penghasilannya antara Rp250 ribu-Rp300 ribu per bulan. Para guru honor ini biasanya setelah mengajar akan bekerja lagi menjadi petani, menyadap karet dan aktivitas produktif lainnya.

Uuntuk sekolah di Barsel, lanjut dia belum ada sekolah negeri maupun swasta yang menerapkan sistem full day school. 

Sementara itu, ketua DPRD Barsel, Tamarzam mengatakan sangat tidak setuju dengan sistem full day school yang digagas oleh Menteri Dikbud ini. 'Ini perlu kajian mendalam, bahwa di setiap daerah itu tidak sama. Apa yang digagas atau diwacanakan ini untuk Provinsi Kalteng sulit bahkan tidak bisa diterapkan.'

Ya kalau untuk pusat,lanjut dia, konsep seperti itu mungking karena fasilitas sekolah mereka sangat memadai untuk anak didik berada disekolah selama satu hari penuh.

Sementara untuk daerah kita Barsel yang masih dalam kategori terpencil, sangat sulit dilakukan mengingat jarak tempuh, fasilitas sekolah dan sebaginya jadi wacana ini tidak mungkin bisa diterapkan secara penuh di daerah kita.

'Saran kita pemerintah pusat harus mengkaji gagasan ini lebih mendalam lagi, karena konsep ini sangat tidak sesuai untuk Barsel,' ucap dia. 

Kepala SMP VII Dusun Selatan, Yuserson M Ligan mengatakan, sebenarnya kita oke-oke saja asalkan pemerintah harus meninjau dulu kesiapan dari sekolah. Kendala infrastruktur yang ada disetiap daerah berbeda, disamping itu, yang harus diperhatikan sarana dan prasarana dan kebutuhan siswa itu sendiri bagaimana

Apakah itu, bisa terpenuhi, apalagi kita lihat didaerah-daerah latar belakang dari anak dan orang tua rata-rata kelas menengah kebawah. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang.

Sementara kepala sekolah SMP Satap Dusun Bambure, Eke mengatakan, untuk program sekolah satu hari penuh tidak bisa dilaksanakan. Karena anak-anak di sini masuk sekolahnya sore. Selain itu, mereka pagi harinya sudah menjadi kebiasaan membantu orang tua baik menyadap karet maupun yang lainnya. 'Oleh karena itu penerapan full day school sulit dilakukan,' ucap dia.

Senada, Sikarto kepala Sekolah SDN Bundar II, mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan adanya wacana sekolah satu hari penuh. 'Ya karena fasilitas sekolah dan sebagainya tidak memadai, muali dari tempat beristirahat, makan, bersantai dan keperluan lainnya,' ucap dia.

Herni seorang PNS, mengatakan juga tidak setuju dengan konsep seperti ini. Apalagi anak masih sekolah di SD swasta Santa Maria, kalau hanya diserahkan kepada guru untuk mengurusnya dalam satu hari sangat tidak mungkin. 'Wacana seperti ini sangat mustahil diterapkan di barsel. Karena kebiasaan setiap habis pulang sekolah dirinya selalu mengambil anak untuk pulang,' ucap dia.  

Senada juga dikatakan Heriyanto, anehnya setia berganti Menteri khususnya menteri pendidikan koq ada program baru. 'Menurut saya program dan ide seperti ini sangat tidak efektif dan terlalu memberatkan bagi orang tua. Siapa yang bertanggungjawab jika terjadi sesuatu kepada anak-anak yang di luar pengawasan kita.' (Uriutu Djaper/N).