BORNEONEWS, Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) mengancam menghentikan penganggaran anggaran dana desa (ADD) jika di suatu desa tidak terlihat perkembangan kemajuan. Sesuai arahan ABPMD diminta mengarahkan seluruh aparatur desa dalam mengelola pembangunan di desa masing-masing.

'Bupati sangat mengharapkan setiap desa di Kabupaten Barito Utara dapat bersinergi dengan penyelenggaraan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Batara yaitu percepatan pembangunan di tingkat desa,' kata Kepala BPMD Barito Utara, Sugianto Panala Putra, di Muara Teweh, kemarin.

Di setiap desa di Barut sudah dialokasikan ADD, serta Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat melalui anggaran Kementerian Desa, Daerah Tertinggal. Karena itu, tidak ada alasan lagi bagi aparatur desa jika sampai tidak dapat membangun desanya.

'Oleh sebab itu, tugas berat kami adalah bagaimana mengarahkan seluruh aparatur desa baik dari kepala desa, sampai jajarannya serta Ketua BPD dan anggotanya. Oleh karenanya, kami dari BPMD, Insfektorat, DPPKA sampai ke pihak kecamatan sudah berbagi tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,' terang Sugianto.

Pasalnya, kata Sugianto, sejauh ini masih banyak kepala desa yang tidak memahami tugas dan fungsinya, bahkan baru-baru ini pada saat bimtek yang diselenggarakan di Balai Antang Muara Teweh ada sebagian kepala desa yang menanyakan apa yang harus kami kerjakan di desa.

'Secara logika sangat mustahil seorang yang mencalon dan terpilih menjadi kades sampai tidak mengetahui apa tugas yang harus dikerjakan di desanya, bagaimana bisa seorang menjadi kades sampai tidak punya program,' tegas Sugianto.

Semestinya pada saat pencalonan yang bersangkutan sudah punya program, sehingga ketika terpilih, maka tinggal menjalankan dan merumuskannya bersama aparatur desa yang lain serta menjalin komunikasi dengan seluruh anggota BPD demi mewujudkan program yang dicita-citakannya di tingkat desa. (DN/N).