BORNEONEWS, Kotawaringin Timur - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Parimus menyarankan pemerintah daerah melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah yang baru. Saran Ketua DPC Partai Demokrat Kotim itu bukan tidak berdasar. Sebab, sesuai Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pengisian jabatan eselon II oleh pejabat harus melalui proses lelang. 

"Kami sarankan pemkab melakukan pelelangan jabatan untuk menempatkan pejabat pada perangkat daerah yang baru. Jadi bukan hanya berdasar evaluasi kepala daerah. Pejabat eselon III tidak bisa langsung promosi ke eselon II. Sebab, aturannya harus melalui lelang terlebih dahulu," ucap Parimus, di Sampit, Senin (31/10/2016).

Menurut Parimus, dengan adanya aturan tersebut bisa menjamin pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Kotim sesuai dengan kompetensinya. Sehingga, tidak ada alasan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak bekerja secara maksimal karena bukan bidangnya. 

"Memilih pejabat saat ini bukan zamannya lagi karena faktor suka dan tidak suka (like and dislike), atau penilaian subjektif dotonjolkan. Tetapi perlu mengedepankan aspek profesional dan integritas pejabat, sehingga nanti nyambung dalam menjalankan tugas," cetus dia. 

Lebih lanjut Parimus tidak menampik jika pelaksanaan lelang jabatan akan membutuhkan anggaran. Meskipun demikian, hal itu sebanding dengan hasil yang akan didapat. Dimana hasil lelang jabatan yang dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi akan menghasilkan pejabat yang profesional dan berintegritas. 

Sebelumnya, Bupati Kotim Supian Hadi menyatakan tahun ini juga perombakan atau mutasi pejabat akan dilakukan guna perbaikan pelayanan publik dan lebih menggenjot visi misi daerah. 

"Kami sudah melakukan evaluasi, siapa-siapa pejabat yang bisa diandalkan dalam menjalankan roda pemerintahan," kata dia. 

Supian pun mengingatkan agar para pejabat tidak menggunakan jasa pihak tertentu atau melakukan cara-cara pendekatan lainnya. Sebab, hal tersebut tidak akan merubah susunan pejabat yang sudah dipersiapkannya. (M. RIFQI/N).