BORNEONEWS, Kotawaringin Timur - Pemerintah meminta pengurus partai politik (parpol) tidak sembarangan menggunakan dana hibah. Laporan penggunaan dana harus jelas dan terperinci karena rawan terjadi penyalahgunaan.

'Ke depan saya harapkan pengurus parpol melaporkan penggunaan keuangan, baik sumbangan pihak ketiga dan lainnya dilapokan secara berkala serta harus jelas,' kata Wakil Bupati Kotawaringin Timur, M Taufiq Mukri, pada acara sosialisasi peraturan BPK nomor 2 tahun 2015, di Gedung Wanita Sampit, Selasa (1/11/2016).

Acara sosialisasi peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor 2 tahun 2015 tentang pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tersebut diikuti pengurusa seluruh partai politik peserta Pemilu 2014.

Menurut Taufiq, dalam pelaporan penggunaan anggaran setiap partai politik diwajibkan agar penggunaannya dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku terutama dalam penggunaan untuk adminitrasi dan sosialisasi.

Dia juga mengatakan bahwa partai politik perlu meningkatkan peran sertanya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dalam meningkatkan karakter pribadi masyarakat bangsa dan negara. Oleh sebab itu, partisipasi politik dalam bermasyarakat serta hak dan kewajibannya juga perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, (Kesbangpolinmas) Agus Suryo Wahyudi menyebukan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi atas Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015. Selain itu, perlunya pengetahuan agar penggunaan dana bantuan dapat sesuai dengan peraturan yang  telah ditetapkan.

'Dengan adanya sosialisasi dan pembinaan ini, tentu semua laporan yang diberikan untuk partai politik harus jelas dan tidak menyimpang. Sebab, peraturan ini sudah mulai berlaku,' jelas Agus kepada pengurus partai politik yang hadir. (RAFIUDIN/N).