Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DPRD Apresiasi Bantuan Perbaikan Rumah Warga Tak Mampu dari Kementerian Sosial

  • Oleh M. Rifqi
  • 15 Desember 2016 - 20:17 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Cici Desylia mengapresiasi bantuan perbaikan rumah warga tidak mampu dari Kementerian Sosial RI. Dia berharap ke depan bantuan perbaikan rumah warga tidak mampu dan tak layak huni juga bisa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

'Kami menyambut baik pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  Perkotaan tersebut, walaupun pada tahun ini terbatas bagi 100 rumah warga dan sasarannya baru di Kecamatan Kotabesi, Kotim,' kata Cici Desylia, di Sampit, Kamis (15/12/2016).

Menurutnya, selain mengandalkan program dari pemerintah pusat perbaikan rumah warga tak mampu dan tak layah huni kedepan juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Sehingga angka rumah tak layak huni di daerah ini bisa ditekan.

'Memang perbaikan RTHL bukan kewenangan pemerintah daerah, tetapi kalau hanya mengandalkan dari pusat kapan angka RTHL di daerah kita bisa turun. Karena bantuan dari pusat juga terbatas sedangkan jumlah RTHL di Kotim cukup banyak,' ucap dia.

Karena itu, legislator dariFraksi PDI Perjuangan itu menyarankan agar pemerintah kabupaten melalui instansi terkait berkonsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar bantuan perbaikan rumah warga tak mampu dan tak layak huni diperbolehkan menggunakan APBD demi untuk menekan banyaknya RTLH, terutama di kecamatan-kecamatan luar kota. 

'Selain itu juga yang tidak kalah penting yakni pemasangan instalasi listrik bagi rumah tangga miskin. Karena masyarakat juga sangat memerlukan tersedianya jaringan listrik,' jelas Cici. 

Sementara itu, Kementerian Sosial RI mengucurkan bantuan dana untuk bantuan perbaikan 100 rumah warga tak mampu di Kabupaten Kotim. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotim Bima Ekawardhana, mengatakan pihaknya hanya memfasilitasi dan mengawasi. Sedangkan bantuan sendiri langsung disalurkan kepada kelompok penerima.

"Masing-masing kepala keluarga mendapatkan bantuan Rp15 juta dan semuanya berada di Kecamatan Kotabesi, Kotim,' kata dia. (M. RIFQI/N).

Berita Terbaru