BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meminta pihak pemerintah desa (Pemdes) aktif melakukan konsultasi terkait penggunaan dana desa yang jumlahnya cukup fantastis.

"Dana jumlahnya cukup besar ini memang menimbulkan kekhawatiran tak terserap dan penyimpangan. Kami membuka pendampingan secara gratis untuk konsultasi terkait hal ini," ungkap Kajari Pangkalan Bun, Bambang Dwi Murcolono, Kamis (2/2/2017).

Bambang menjelaskan, banyak perangkat desa baru yang membutuhkan beberapa pendampingan seperti penyusunan anggaran, perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, dan evaluasi. Pihaknya akan mendampingi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Ini juga salah satu upaya preventif kami agar tidak ada penyimpangan. Seluruh desa juga sudah ada pakta integritas untuk penggunaan dana ini. Jika nantinya memang ngeyel perangkat desanya, maka bisa saja terjerat kasus hukum," ujarnya.

Pihaknya pun sudah melaksanakan sosialisasi mengenai pendampingan untuk dana ini kepada kepala desa yang ada di Kabupaten Kobar. Mereka telah dikumpulkan untuk bisa menggunakan secara payung hukum yang ada dan aktif berkonsultasi dengan pihak penegak hukum. "Kami siap diundang untuk memberikan penyuluhan dan senang untuk membantu warga agar tidak main-main dengan dana desa ini," jelasnya.

Bambang berharap seluruh desa yang ada di Kabupaten berjuluk Marunting Batu Aji ini nantinya bisa aktif meminta pendampingan yang diklaim sebagai layanan hukum gratis tersebut.

Sementara itu, Pejabat Bupati Kobar Nurul Edy meminta kepala desa di Kobar untuk tidak khawatir menggunakan bantuan dana desa dari pemerintah pusat. Supaya para kades tak tersandung masalah.

"Yang pasti kami akan terus berikan pelatihan supaya aparat desa ini tak tersandung masalah hukum saat mengelola dana desa," ucapnya.

Pihaknya akan terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu dan memberikan pelatihan kepada aparatur desa. "Jangan takut kalau benar perencanaannya, pelaksanaannya dan pelaporannya," pungkas Nurul Edy. (FAHRUDDIN FITRIYA/B-2)