BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangka Raya, Jumat (3/2/2016).

Kunjungan kerja yang dipimpin ketua rombongan anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri itu dalam rangka meninjau kondisi sarana dan prasana pendidikan sekolah dasar hingga SMA/sederajat.

Salah satu yang dikunjungi yakni SDN 1 Petuk Katimpun. Di sekolah itu, anggota Komisi X DPR RI mendapati fakta yang berbeda jika merujuk data pokok pendidik (dapodik) yang diberikan Kementerian Pendidikan.

Data yang dilaporkan Kementerian Pendidikan, fasilitas SDN 1 Petuk Katimpun dalam kondisi baik. Tapi ternyata fakta di lapangan masih perlu bantuan pemerintah. "Meski kondisi gedung SDN bagus, kondisi halamannya terendam air," tutur Abdul Fikri kepada Borneonews.co.id di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, sebelum terbang ke Jakarta, Jumat sore.

Air yang menggenangi halaman sekolah, sambungnya, bisa mengganggu masa efektif proses belajar. Buktinya, masa belajar efektif di SDN 1 Petuk Katimpun hanya enam bulan. Sedangkan sisanya harus berpacu dengan kondisi banjir, sehingga mengganggu konsentrasi belajar peserta didik.

Kondisi seperti itu seharusnya tetap dilaporkan dalam dapodik, sehingga segala kekurangan yang berkaitan dengan aktivitas belajar bisa disikapi oleh pemerintah, meski itu bukan ranah Kementerian Pendidikan.

Misalnya soal halaman sekolah banjir, Kementerian Pendidikan mestinya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meninggikan halaman. "Apa gunanya dibangun sekolah yang bagus kalau sarana menuju sekolah tidak bagus," ucapnya.

Abdul Fikri menambahkan, meski data dapodik menyatakan fasilitas SDN 1 Petuk Katimpun baik, berdasarkan laporan kepala sekolah kepada jajaran Komisi X DPR RI, lembaga pendidikan yang terletak di pinggir Sungai Rungan, Palangka Raya, itu masih perlu bantuan pemerintah, di antaranya peninggian halaman dan pagar.

"Kalau SDN 1 Katimpun mau direlokasi, ditaruh di mana, karena di lokasi lain tidak ada," sebutnya.

Di sisi lain, Abdul Fikri menuturkan bahwa secara nasional data sarana dan prasana sekolah (sarpras), ada 1,8 juta ruang kelas dan 1,3 juta di antaranya kategori rusak ringan, rusak berat, serta rusak sedang.

"Jadi yang kategori baik hanya 500 ribu ruang kelas dan SDN 1 Katimpun yang dilaporkan dalam kondisi baik. Tapi faktanya berdasarkan penuturan kepala sekolahnya masih perlu bantuan. Jadi di sini dapodik yang disampaikan belum akurat," tegasnya. (ROKIM/B-3)