BORNEONEWS, Palangka Raya - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah menemukan belum adanya SK penetapan pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2017. Seharusnya, SK tersebut sudah di tangan pengawas sebelum ujian berjalan.

'Menurut hasil wawancara kami dengan pengawas dari masing- masing sekolah, ternyata mereka belum menerima SK resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk penetapan pengawas UN,' ungkap Denny Riswanda, Koordinator Tim Pendidikan Ombudsman Perwakilan Kalteng, dalam rilis yang diterima Borneonews, Rabu (12/4/2017).

Ombudsman Kalteng turut memantau pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasi Komputer) SMK yang diselenggarakan empat hari, Senin (3/4/2017) hingga Kamis (6/4/2017). Selama empat hari pelaksanaan UNBK, Ombudsman Kalteng melakukan pemantauan langsung ke SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, dan SMKN 4 Palangka Raya. 

Di samping itu Tim monitoring Ombudsman Kalimantan Tengah juga menemukan ada siswa yang berkeliaran di luar ruang ujian, seperti info yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Tengah, Thoeseng T.T Asang. Kondisi itu seharusnya tidak terjadi dalam pelaksanaan UN.

'Sangat disayangkan apabila itu adalah salah satu peserta ujian, karena seharusnya peserta ujian yang keluar ruang ujian, harus berada dalam pengawasan pengawas ujian' tutur Thoeseng.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan pelanggaran- pelanggaran kecil dalam pelaksanaan Ujian. Ini juga patut disayangkan, karena tata tertib berjalannya ujian telah diatur dalam Peraturan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017. Namun, sejauh ini, hal tersebut tidak mengganggu jalannya ujian,

"Secara keseluruhan, baik teknis maupun penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan UNBK di sekolah yang kami pantau berjalan dengan lancar, semoga untuk ujian selanjutnya bisa berjalan sesuai aturan yang ada' tambah Thoeseng. (RO/*/N).