BORNEONEWS, Sampit - Inspektur Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Otter menyatakan, terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pungutan liar (Pungli) oleh sejumlah oknum Puskesmas Ketapang I, Sampit, pihaknya sudah mendapat laporan tertulis dari pihak Puskesmas, di mana kepala puskesmas datang langsung kepadanya. Informasi yang disampaikan bahwa pungutan itu sebenarnya adalah kesepakatan bersama dalam rangka menuju akreditasi.

Proses akreditasi itu, tandas Otter sebagaimana menirukan keterangan pihak puskesmas tersebut, tentunya perlu biaya. Sayangnya tidak dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga pihak puskesmas berinisiatif mengumpulkan uang.

"Pengumpulan uang insentif jasa medis itu ada juga yang tidak mau dipungut dan itu katanya tidak dipaksa, tapi ini baru sebatas informasi dari salah satu pihak," tandas Otter, Jumat (7/7/2017).

Hasil keterangan itu, menurut Otter, yang akan jadi bahan pihaknya untuk proses lebih lanjut.

Sementara itu, imbuh Otter, pihak Satpol PP yang melakukan OTT mengaku salah dan telah minta maaf karena instansi penegak perda ini telah melakukan tindakan tanpa koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

"Satpol PP mengaku salah karena tidak koordinasi waktu melakukan OTT. Mereka sudah minta maaf," tandas Otter.

Otter mengaku sempat terkejut dengan adanya OTT yang dilakukan Satpol PP tersebut.

Namun Otter tidak terlalu menyoal langkah yang dilakukan Satpol PP tersebut meskipun dituding melakukan hal yang di luar batas dan kewenangannya.

Pihaknya pun sejauh ini belum mengambil sikap atas dugaan terjadinga pungutan liar (pungli) oleh oknum di Puskemas Ketapang I, Kecamatan MB Ketapang yang kini masih berproses.

"Kami masih menunggu hasil dari Tim Saber Pungli juga, karena yang menentukan itu masuk kategori Pungli atau tidak mereka," kata Inspektur Inspektorat Kotim, Otter.

Menurut Otter, Inspektorat mengambil posisi menunggu hasil dari penyelidikan tim Saber. Apa hasilnya nanti, pihaknya kini tengah menunggunya saja. "Jika dilanjutkan kita akan lihat lagi dari proses adminitrasinya," terang Otter, usai rapat bersama tim Saber Pungli di Setda Kotim. (NACO/B-5)